Perlawanan Terakhir KPK

Kompas.com - 27/11/2019, 05:52 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedja kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dan Laode M Syarif (kedua kanan) serta mantan Wakil Ketua KPK 2007-2011 Mochammad Jasin (kiri) menunjukkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, (20/11/2019). Pimpinan KPK atas nama pribadi mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedja kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dan Laode M Syarif (kedua kanan) serta mantan Wakil Ketua KPK 2007-2011 Mochammad Jasin (kiri) menunjukkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, (20/11/2019). Pimpinan KPK atas nama pribadi mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK.

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan dua orang Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang, mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang KPK yang baru (UU Nomor 19 tahun 2019) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/11/2019).

Permohonan tersebut mereka layangkan atas nama pribadi bersama dengan 10 orang tokoh dan aktivis antikorupsi lainnya, di antara mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan M Jasin. Ke-13 orang pemohon ini menamakan diri Tim Advokasi Undang-Undang (UU) KPK.

Para pemohon meminta MK membatalkan UU KPK baru dan memberlakukan UU KPK sebelumnya. Alasannya, UU KPK baru cacat prosedur atau cacat formil, mulai dari pembahasan hingga penetapannya.

Para pemohon menyoroti pembahasan revisi UU KPK yang terburu-buru, tertutup dan sembunyi-sembunyi, tidak termasuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas), hingga sidang paripurna pengesahan UU KPK hasil revisi di DPR yang tidak mencapai kuorum.

Agus Rahardjo mengatakan, langkah ini dilakukan secara paralel sembari menunggu Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas UU KPK hasil revisi.

Uji formil merupakan langkah awal. Selanjutnya, para pemohon juga akan mengajukan judicial review dari segi materil (uji materil).

Menurut Laode M Syarif, saat ini para pemohon tengah mengumpulkan bahan-bahan yang akan diajukan untuk diuji. Salah satunya kontradiksi antara Pasal 69 D dan 70 C UU KPK yang baru.

Pasal 69 D berbunyi, "Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini diubah."

Adapun Pasal 70 C berbunyi, "Pada saat undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

"Memang kelihatan sekali UU ini dibuat secara terburu-buru, sehingga kesalahannya juga banyak," kata Laode.

Sebelum Agus Rahardjo cs mendaftarkan permohonan, sudah ada enam perkara permohonan judicial review UU KPK hasil revisi yang diregistrasi di MK.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikut Profil Singkat 9 Wantimpres Jokowi-Ma'ruf

Berikut Profil Singkat 9 Wantimpres Jokowi-Ma'ruf

Tren
Viral Remaja Keramas Sambil Mengendarai Motor

Viral Remaja Keramas Sambil Mengendarai Motor

Tren
Viral Scoopy Abu-abu Berjajar Rapi di Parkiran Ahmad Dahlan, Ini Faktanya...

Viral Scoopy Abu-abu Berjajar Rapi di Parkiran Ahmad Dahlan, Ini Faktanya...

Tren
Diumumkan, Ini Link Seleksi Administrasi CPNS 2019 Kemenkumham untuk Lulusan SMA di Sulawesi dan Papua

Diumumkan, Ini Link Seleksi Administrasi CPNS 2019 Kemenkumham untuk Lulusan SMA di Sulawesi dan Papua

Tren
CPNS 2019, Apa yang Perlu Diketahui tentang SKD?

CPNS 2019, Apa yang Perlu Diketahui tentang SKD?

Tren
Mengintip Gaji dan Tunjangan Wantimpres Jokowi-Ma'ruf...

Mengintip Gaji dan Tunjangan Wantimpres Jokowi-Ma'ruf...

Tren
Jalan Politik Gibran, dari Tukang Martabak hingga Daftar Wali Kota Solo...

Jalan Politik Gibran, dari Tukang Martabak hingga Daftar Wali Kota Solo...

Tren
Seberapa Penting Nikel dari Indonesia hingga Pelarangan Ekspornya Digugat Uni Eropa?

Seberapa Penting Nikel dari Indonesia hingga Pelarangan Ekspornya Digugat Uni Eropa?

Tren
Silat Malaysia Juga Masuk Warisan Budaya Tak Benda, Apa Bedanya dengan Pencak Silat Indonesia?

Silat Malaysia Juga Masuk Warisan Budaya Tak Benda, Apa Bedanya dengan Pencak Silat Indonesia?

Tren
Update CPNS 2019: 9 Kementerian/Lembaga yang Sudah Umumkan Hasil Seleksi Administrasi

Update CPNS 2019: 9 Kementerian/Lembaga yang Sudah Umumkan Hasil Seleksi Administrasi

Tren
Daftar Link Hasil Administrasi CPNS 2019 Kemenkumham untuk Lulusan SMA di Pulau Jawa

Daftar Link Hasil Administrasi CPNS 2019 Kemenkumham untuk Lulusan SMA di Pulau Jawa

Tren
Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Perpustakaan Nasional, 2.148 Pelamar Lolos

Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Perpustakaan Nasional, 2.148 Pelamar Lolos

Tren
Masuk Daftar Warisan Budaya Tak Benda, Ini Sejarah Pencak Silat

Masuk Daftar Warisan Budaya Tak Benda, Ini Sejarah Pencak Silat

Tren
Seleksi Administrasi CPNS 2019 di BNN, Ini Hasil Lengkapnya

Seleksi Administrasi CPNS 2019 di BNN, Ini Hasil Lengkapnya

Tren
Kalah di World Tour Finals, Kevin/Marcus Tak Pernah Menang Lawan Endo/Watanabe Sepanjang 2019

Kalah di World Tour Finals, Kevin/Marcus Tak Pernah Menang Lawan Endo/Watanabe Sepanjang 2019

Tren
komentar
Close Ads X