Pro Kontra Wacana Sertifikasi Pernikahan...

Kompas.com - 17/11/2019, 18:05 WIB
Ilustrasi pernikahan ShutterstockIlustrasi pernikahan

KOMPAS.com - Wacana pemerintah terkait penerapan sertifikasi perkawinan menjadi sorotan di tengah masyarakat.

Selain rawan menyulitkan, program tersebut dinilai juga terlalu jauh menyentuh ranah privat masyarakat.

Diketahui, program tersebut diperuntukkan bagi pasangan yang akan menikah.

Melalui program ini, para calon mempelai akan diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pranikah untuk memperoleh sertifikat. Sertifikat ini nantinya akan dijadikan sebagai syarat perkawinan.

Melalui kelas bimbingan sertifikasi, calon suami istri akan dibekali pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi, penyakit-penyakit berbahaya yang mungkin terjadi pada pasangan suami istri, hingga masalah seperti stunting.

Melansir dari pemberitaan Kompas.com, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa program sertifikasi perkawinan ini baru akan dimulai tahun 2020 dengan lama kelas bimbingan 3 bulan.

Sementara, Deputi VI Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Darmaputra menjelaskan program bimbingan pernikahan tersebut masih dalam tahap persiapan.

Wacana sertifikasi perkawinan ini pun menuai pro kontra dari sejumlah pihak.

Berikut sejumlah respons terkait wacana sertifikasi perkawinan yang pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efendy:

1. Wakil Presiden RI

Merespons wacana pemberlakuan sertifikasi pernikahan sebagai syarat menikah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa sertifikasi pembekalah pranikah tidak dilakukan untuk mengatur seseorang boleh atau tidak boleh menikah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Sumber kompas.com
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X