Kebiri Partisipasi Publik dalam Kebijakan Publik

Kompas.com - 03/11/2019, 18:37 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

Para pembuat kebijakan semestinya lebih sensitif dan peka terhadap setiap aspirasi yang muncul jangan malah menutup diri jikalau memang tujuan pembuatan kebijakan adalah untuk kepentingan masyarakat luas yang implementasinya optimal.

Harapan baru

Kini anggota DPRD dan DPR periode 2019-2024 sudah resmi dilantik. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden beserta Kabinet baru sudah diumumkan.

Lebih daripada itu harmonisasi regulasi menuju kepastian hukum berusaha peraturan menjadi prioritas Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri.

Ini adalah sebuah momentum pembaruan untuk menyusun berbagai kebijakan yang dibuat secara transparan dan inklusif sehingga outputnya kredibel dan adil.

Mekanisme penyusunan sebuah regulasi, terutama di daerah tak bisa lagi memakai cara-cara lama yang banyak diselesaikan "setengah kamar".

Harus ada pembaruan sistem penjaringan aspirasi yang memungkinkan publik dapat menyampaikan masukannya secara terbuka sesuai cita- cita demokrasi.

Tujuan dan tahapan pembuatan kebijakan di daerah harus dirujuk kembali ke peraturan dan perundangan yang berlaku.

Partisipasi publik dalam setiap penyusunan aturan daerah tak boleh lagi dikebiri, ditiadakan.

Di era demokrasi modern, diskusi publik dan forum-forum pembahasan sebuah regulasi secara terbuka sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah produk hukum yang kredibel dan kuat.

Jika ini tidak dilakukan maka yang akan terjadi adalah penumpukan kasus uji materi (judicial review) di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X