Langkah Panjang Nasdem untuk 2024...

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019).

Paloh sempat memberikan sinyal bahwa Nasdem siap menjadi oposisi ketika ditanya wartawan usai pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin di Gedung Kura-Kura, Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Padahal, selama ini Nasdem jelas memberikan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi. Bahkan, sebanyak tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju berasal dari partai Nasdem.

Namun, akhir-akhir ini Nasdem justru tampak merapat ke kubu PKS yang telah lama menjadi oposisi.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai sikap Nasdem yang tampak merapat ke kubu koalisi adalah bagian dari pemikiran panjang untuk tahun 2024.

"Sebab jika performa politik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf buruk, maka secara politik yang cenderung akan mendapat insentif elektoral yang melimpah adalah partai oposisi yang kebetulan image-nya saat ini ada pada PKS," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ia menilai Nasdem juga memiliki minat untuk disebut sebagai partai yang semi-oposisi, meski belum berani secara total untuk memproklamirkan diri sebagai semi-oposisi.

Di sisi lain, Nasdem, imbuhnya tampak kurang nyaman dengan dominannya posisi Megawati, Prabowo dan Luhut Binsar Pandjaitan di dalam pemerintahan saat ini.

"Makna lainnya Nasdem semacam memberi singnal warning untuk Jokowi bahwa sewaktu-waktu Nasdem bisa menjadi oposisi," tambahnya.

Senada dengan Ubedillah, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengatakan, merapatnya Nasdem ke kubu oposisi bisa jadi langah awal untuk menguatkan basis dukungan Nasdem untuk Pemilu 2024 ke depan.

Putri juga menilai langkah tersebut bisa menjadi salah satu cara Nasdem untuk membangun citra sebagai partai demokratis kepada publik.

"Nasdem melihat bahwa banyak pihak menilai partai koalisi pemerintah akan kehilangan daya kritisnya untuk melihat kebijakan pemerintah secara objektif karena adanya transaksi politik, dengan mendapatkan jatah dalam kabinet," ungkapnya.

Oleh karena itu, Nasdem mencoba memperlihatkan kepada publik bahwa partainya berbeda dan jauh dari pandangan negatif tersebut.

"Hal ini bisa menjadi langkah positif untuk menarik perhatian publik kepada partainya, apalagi hal ini tidak dilakukan oleh partai lain dalam koalisi pemerintah," tambah dia.

Baca juga: Viral Politisi Nasdem Tertidur Saat Pelantikan DPR, Fadil: Banyak Acara...

Kekosongan oposisi

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berbincang dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

Menurut Putri, Nasdem juga melihat peluang kekosongan peran oposisi yang bisa menjadi strategis untuk mendapatkan simpati publik, terutama para pendukung Prabowo yang kecewa dengan bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.

Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilih Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 lalu cukup tinggi hingga melebihi 40 persen.

Hal ini juga menunjukan ada angka pemilih yang besar tidak memilih Jokowi dalam pemilu, yang bisa jadi di antaranya adalah yang tidak sejalan atau kecewa dengan kebijakan Jokowi pada periode pertama.

"Angka ini besar dan bisa jadi merupakan basis massa yang bisa direbut dengan menjadi oposisi pemerintah," ucapnya.

"Sejauh ini, hanya PKS yang secara pasti menyatakan diri menjadi oposisi. Melihat keuntungan menjadi oposisi ini baru dimainkan secara tunggal oleh PKS, maka Nasdem melihat peluang ini," tambahnya.

Diberitakan Kompas.com (31/10/2019), Surya Paloh mengungkapkan tidak menutup kemungkinan Partai Nasdem dapat sejalan dengan PKS dalam menjalankan fungsi penyeimbang di DPR terhadap kebijakan pemerintah.

Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.

"Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ucap dia.

Baca juga: Soal Pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh, Apa yang Mereka Bahas?