Sah, Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020

Kompas.com - 30/10/2019, 08:58 WIB
Ilustrasi BPJS Kompas.com/Retia Kartika DewiIlustrasi BPJS

 

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019.

Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Baca juga: Alasan BPJS Kesehatan Kerap Berutang dan Terlambat Membayar

Tarif kenaikan

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

"Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000," ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/10/2019).

Iqbal menambahkan, kenaikan iuran juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, untuk golongan PBI ini yang awalnya dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000 per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah.

Aturan untuk PBI ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019.

"PBI (APBD dan APBN) berlaku per 1 Agustus 2019. Khusus PBI (APBD) periode Agustus-Desember 2019 ditanggung oleh Pemerintah Pusat untuk selisih Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 atau Rp 19.000," ujar Iqbal.

Sebelumnya, rencana kenaikan iuran pun disetujui oleh pihak BPJS Kesehatan dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2019.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa usulan kenaikan tersebut demi menutup defisit keuangan yang ada.

Di sisi lain, Iqbal juga pernah menyebutkan bahwa pangkal permasalahan keuangan di tubuh BPJS Kesehatan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Kerap Berutang, BPJS Kesehatan Dibutuhkan atau Pemborosan?

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Banjir, Berikut Daftar Wilayah Padam Listrik di DKI Jakarta, Banten, dan Jabar

Jakarta Banjir, Berikut Daftar Wilayah Padam Listrik di DKI Jakarta, Banten, dan Jabar

Tren
Jakarta Banjir, Simak Cara Refund Tiket Kereta Api dan Uang Kembali 100 Persen

Jakarta Banjir, Simak Cara Refund Tiket Kereta Api dan Uang Kembali 100 Persen

Tren
Jakarta Banjir, Berikut 10 Perubahan Jadwal Keberangkatan KA Jarak Jauh

Jakarta Banjir, Berikut 10 Perubahan Jadwal Keberangkatan KA Jarak Jauh

Tren
60 Kasus Baru, Berikut Perkembangan Terkini Virus Corona di Korea Selatan

60 Kasus Baru, Berikut Perkembangan Terkini Virus Corona di Korea Selatan

Tren
Pulau Sebaru, Pulau Tak Berpenghuni yang Jadi Lokasi Observasi WNI ABK World Dream

Pulau Sebaru, Pulau Tak Berpenghuni yang Jadi Lokasi Observasi WNI ABK World Dream

Tren
Hari Ini dalam Sejarah: Muhammad Ali Raih Gelar Juara Dunia Kelas Berat Pertamanya

Hari Ini dalam Sejarah: Muhammad Ali Raih Gelar Juara Dunia Kelas Berat Pertamanya

Tren
Cerita Warga Italia, Stok Bahan Makanan dan Berburu Masker karena Khawatir Virus Corona...

Cerita Warga Italia, Stok Bahan Makanan dan Berburu Masker karena Khawatir Virus Corona...

Tren
Update Terbaru Korban Virus Corona: 2.630 Orang Meninggal Dunia, 79.571 Terinfeksi

Update Terbaru Korban Virus Corona: 2.630 Orang Meninggal Dunia, 79.571 Terinfeksi

Tren
Korea Selatan 'Red Alert' Virus Corona, Bagaimana Kondisi WNI di Sana?

Korea Selatan "Red Alert" Virus Corona, Bagaimana Kondisi WNI di Sana?

Tren
Kisah Warga Asal Hubei Berjuang dan Kembali Menata Hidup Pasca-Wabah Corona...

Kisah Warga Asal Hubei Berjuang dan Kembali Menata Hidup Pasca-Wabah Corona...

Tren
Lapor SPT Tahunan Online, Berikut Dokumen yang Harus Disiapkan

Lapor SPT Tahunan Online, Berikut Dokumen yang Harus Disiapkan

Tren
[POPULER TREN] WN Jepang Positif Corona dan Respons Kemenkes | Plafon Malioboro Mall Ambrol

[POPULER TREN] WN Jepang Positif Corona dan Respons Kemenkes | Plafon Malioboro Mall Ambrol

Tren
Mengenal Hubungan SARS-CoV-2 dan Covid-19 Kaitannya Virus Corona, Berikut Penjelasannya..

Mengenal Hubungan SARS-CoV-2 dan Covid-19 Kaitannya Virus Corona, Berikut Penjelasannya..

Tren
PM Malaysia Mahathir Mohamad Mengundurkan Diri, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

PM Malaysia Mahathir Mohamad Mengundurkan Diri, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Tren
Viral Atap Malioboro Mall Disebut Ambrol, Ini Penjelasannya...

Viral Atap Malioboro Mall Disebut Ambrol, Ini Penjelasannya...

Tren
komentar
Close Ads X