Kompas.com - 30/10/2019, 08:58 WIB
Ilustrasi BPJS Kompas.com/Retia Kartika DewiIlustrasi BPJS

 

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019.

Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Baca juga: Alasan BPJS Kesehatan Kerap Berutang dan Terlambat Membayar

Tarif kenaikan

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

"Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000," ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/10/2019).

Iqbal menambahkan, kenaikan iuran juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, untuk golongan PBI ini yang awalnya dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000 per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah.

Aturan untuk PBI ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019.

"PBI (APBD dan APBN) berlaku per 1 Agustus 2019. Khusus PBI (APBD) periode Agustus-Desember 2019 ditanggung oleh Pemerintah Pusat untuk selisih Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 atau Rp 19.000," ujar Iqbal.

Sebelumnya, rencana kenaikan iuran pun disetujui oleh pihak BPJS Kesehatan dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2019.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa usulan kenaikan tersebut demi menutup defisit keuangan yang ada.

Di sisi lain, Iqbal juga pernah menyebutkan bahwa pangkal permasalahan keuangan di tubuh BPJS Kesehatan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Kerap Berutang, BPJS Kesehatan Dibutuhkan atau Pemborosan?


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Negara-negara dengan Waktu Puasa Tercepat dan Terlama di Dunia, Bagaimana dengan Indonesia?

Negara-negara dengan Waktu Puasa Tercepat dan Terlama di Dunia, Bagaimana dengan Indonesia?

Tren
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Lampung Selama Ramadhan 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Lampung Selama Ramadhan 2021

Tren
Jadwal Buka Puasa dan Imsak di Palembang Selama Ramadhan 2021

Jadwal Buka Puasa dan Imsak di Palembang Selama Ramadhan 2021

Tren
Video Viral Pinjaman Online Diduga Ancam Sebar Data Pribadi, Ini Kata Ahli IT dan OJK

Video Viral Pinjaman Online Diduga Ancam Sebar Data Pribadi, Ini Kata Ahli IT dan OJK

Tren
Ramai Insentif Prakerja Gagal Cair, Apa Sebabnya dan Bagaimana Cara Mengatasinya?

Ramai Insentif Prakerja Gagal Cair, Apa Sebabnya dan Bagaimana Cara Mengatasinya?

Tren
Viral Pria Magelang Buka Jasa Bangunkan Sahur buat Para Jomlo, Ini Ceritanya

Viral Pria Magelang Buka Jasa Bangunkan Sahur buat Para Jomlo, Ini Ceritanya

Tren
Apakah Sikat Gigi Membatalkan Puasa? Ini Penjelasan dari MUI

Apakah Sikat Gigi Membatalkan Puasa? Ini Penjelasan dari MUI

Tren
Panduan Berpuasa bagi Penderita Diabetes dan Rekomendasi Menu Makanan

Panduan Berpuasa bagi Penderita Diabetes dan Rekomendasi Menu Makanan

Tren
Viral di TikTok, Tukang Becak yang Kehilangan Rp 2 Juta Ini Malah Terima Donasi hingga Rp 130 Juta

Viral di TikTok, Tukang Becak yang Kehilangan Rp 2 Juta Ini Malah Terima Donasi hingga Rp 130 Juta

Tren
Tips Tetap Berenergi dan Sehat Saat Puasa dari Sejumlah Ahli

Tips Tetap Berenergi dan Sehat Saat Puasa dari Sejumlah Ahli

Tren
Ramai soal Mengapa UTBK-SBMPTN 2021 Tidak Ada Susulan, Ini Penjelasan LTMPT

Ramai soal Mengapa UTBK-SBMPTN 2021 Tidak Ada Susulan, Ini Penjelasan LTMPT

Tren
Terasa Berat? Begini Tips Jalani Puasa Hari Pertama

Terasa Berat? Begini Tips Jalani Puasa Hari Pertama

Tren
Pendaftaran Relawan Contact Tracer dan Data Manager bagi Mahasiswa, Ini Cara Daftarnya

Pendaftaran Relawan Contact Tracer dan Data Manager bagi Mahasiswa, Ini Cara Daftarnya

Tren
7 Hal yang Perlu Diketahui soal Kuota Internet Gratis Kemdikbud

7 Hal yang Perlu Diketahui soal Kuota Internet Gratis Kemdikbud

Tren
Ramai Twit Peserta UTBK Bawa dan Gunakan HP di Dalam Ruang Tes, Apa Akibatnya?

Ramai Twit Peserta UTBK Bawa dan Gunakan HP di Dalam Ruang Tes, Apa Akibatnya?

Tren
komentar
Close Ads X