Nyatakan Siap Membantu, Mengapa Prabowo Mau Jadi Menteri Jokowi?

Kompas.com - 22/10/2019, 14:22 WIB
Joko Widodo mendapat ucapan selamat dari Prabowo Subianto saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJoko Widodo mendapat ucapan selamat dari Prabowo Subianto saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.


KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto, mengaku diminta menjadi menteri dalam kabinet baru Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Prabowo seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Prabowo menyebutkan, ia akan ditempatkan di kementerian bidang pertahanan.

Menanggapi tawaran itu, Prabowo mengatakan, Gerindra yang akan mendapatkan dua kursi menteri, siap membantu pemerintahan Jokowi.

"Saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, hari ini siap diminta dan kami siap membantu," kata Prabowo, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Ketum PA 212: Hati-hati, Jangan Sampai Dipermalukan...

Mengapa Prabowo mau menjadi menteri Jokowi?

Kepala Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai, sikap Prabowo dan Gerindra merupakan hal yang wajar dan alamiah dalam politik.

“Pertimbangannya pasti matang, meskipun pasti akan dicibir oleh banyak orang, banyak kelompok, termasuk kelompok-kelompok pendukungnya Beliau. Itu semuanya pasti kan akan berpandangan negatif ya,” kata Aditya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Selain itu, ia menilai, ada dua alasan di balik merapatnya Gerindra ke barisan kekuasaan.

Apa saja?

Cara Gerindra bertahan

Pertama, menurut Aditya, dengan berada di lingkar kekuasaan, Gerindra sedang mempertahankan eksistensinya sebagai partai politik untuk periode 5 tahun ke depan.

Selama dua periode ini, Gerindra menjadi oposisi dan tak mencicipi kue kekuasaan.

“Jadi masuk akal kalau kemudian Gerindra punya keinginan atau ambisi yang sangat kuat, bukan agresif ya, untuk menjadi bagian pemerintahan. Secara alamiah memang itu fungsinya partai politik, dia harus menjadi bagian dari kekuasaan,” kata Aditya.

Tujuannya, menurut dia, untuk mendapatkan ruang mempertahankan eksistensi partainya.

Baca juga: Prabowo Subianto, Tiga Kali Bertarung di Pilpres, Kini Ditawari Jadi Menteri Jokowi...

Dengan demikian, nama Gerindra tidak akan tenggelam dan kehilangan dukungan pada pemilu selanjutnya.

“Karena kalau kita bicara survival-nya partai politik, maka untuk next election di 2024 mereka harus memperhitungkan resource, sumber daya,” ujar dia.

“Sumber daya itu bukan cuma soal uang ya, sumber daya itu bukan soal orang. Tapi ini juga soal popularitas, elektabilitas dari partai tersebut untuk dilirik,” tambah Aditya.

Dengan menjadi bagian dari pemerintah, Gerindra memiliki panggung untuk menampilkan diri dan program-programnya.

“Makanya kemudian Gerindra dia mengincar 2 (jatah menteri), kan?” sebut Aditya.

Ambisi Prabowo

Alasan kedua, menurut Aditya, menunjukkan ambisi Prabowo Subianto untuk membereskan permasalah pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia.

“Pak Parabowo sendiri nampaknya memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kalau misalkan menjadi bagian dari pemerintahan dia akan doing something yang diinginkan di bidang pertahanan. Kelihatannya dia sudah gregetan banget sama masalah pertahanan keamanan yang enggak bisa diselesaikan di beberapa pemerintahan,” papar Aditya.

Menurut Aditya, keinginan itu bisa terlihat dari pernyataan-pernyataan yang kerap disampaikan oleh Prabowo.

Baca juga: Relawan Minta Prabowo Tak Khianati Jokowi Setelah Ditunjuk Jadi Menteri

********

Sementara itu, dari sisi barisan koalisi pemerintah, Aditya menilai, masuknya Gerindra dalam gerbong koalisi dapat dilihat sebagai langkah mengamankan rencana amandemen UUD 1945 oleh MPR.

“Tapi bisa juga, setiap orang berpendapat bahwa ada dugaan untuk mengamankan amandemen UUD 1945 yang akan dilakukan MPR dalam waktu dekat,” kata Aditya.

Sebelumnya, MPR berencana akan memberlakukan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan meniadakan pemilihan langsung, digantikan dengan pemilihan secara tidak langsung.

Jika Gerindra ada di luar pemerintahan, maka akan memperkuat kubu oposisi yang dianggap bisa menghambat upaya pemerintah dan DPR melakukan amandemen.

“Jadi kalau ini Gerindra sebagai tokoh sentral di oposisi atau yang bukan bagian pemerintahan masuk, itu (amandemen) akan jadi mudah,” kata Aditya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X