Jokowi Lebih Menekankan Bidang Ekonomi, Bagaimana Bidang Lainnya 5 Tahun ke Depan?

Kompas.com - 21/10/2019, 19:01 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

KOMPAS.com - Pidato Presiden Joko Widodo seusai pelantikan sebagai Presiden 2019-2024, Minggu (20/10/2019), memuat banyak poin penting yang menjadi indikasi arah kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.

Pidatonya memuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada 2045 hingga 5 poin prioritas yang akan dijadikan patokan untuk mewujudkannya.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri, pidato yang dilakukan oleh Jokowi menunjukkan orientasinya dalam beberapa hal yang berfokus pada satu aspek pembangunan ekonomi.

Aisah mengatakan, kontinuitas pembangunan yang disampaikan oleh pemerintahan Jokowi, berikut penggunaan angka-angka dalam targetnya, sudah cukup baik.

Akan tetapi, menurut dia, kompleksitas negara ini tidak hanya terletak pada pembangunan ekonomi.

Baca juga: Catatan untuk Pidato Jokowi, Tak Singgung HAM hingga Isu Lingkungan

"Ada banyak aspek lain dalam sosial politik dalam konteks misalnya korupsi, upaay menegakkan atau upaya anti korupsi pemerintahan. Hal ini kan sebenarnya berkaitan dalam tata kelola pemerintahan," kata Aisah saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Mengacu pada visi misi dari Jokowi-Ma'ruf, Aisah menilai, hal-hal tersebut tidak disampaikan secara spesifik dalam pidato Jokowi.

Meski semuanya akan diimplementasikan, ia menilai, seharusnya aspek-aspek selain ekonomi, yaitu hukum, sosial, dan politik juga disampaikan agar masyarakat paham.

Aisah mengungkapkan, Jokowi dalam pidatonya telah memberikan gambaran yang jelas tentang pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, ada upaya yang jelas dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan seperti tumpang tindih hukum dan penyelesaian pertanggungjawaban birokratif.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X