Pesan Ketua MPR pada Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 21/10/2019, 07:00 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) berjabat tangan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) disaksikan Wapres Maruf Amin (kiri) dan pimpinan MPR saat acara pelantikan presiden dan wapres periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (ketiga kiri) berjabat tangan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) disaksikan Wapres Maruf Amin (kiri) dan pimpinan MPR saat acara pelantikan presiden dan wapres periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com – Negara dan masyarakat harus sama-sama kuat. Tidak boleh yang satu lebih kuat dari yang lain.

Presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi) dan Ma'ruf Amin harus menjaga keseimbangan dua elemen itu dalam masa kepemerintahannya lima tahun ke depan.

 “Bila negara kuat, masyarakat lemah yang muncul pemerintahan otoriter, sebaliknya bila negara lemah masyarakat kuat, yang muncul adalah anarki, lebih buruk lagi jika negara lemah masyarakat lemah yang terjadi adalah negara gagal,” demikian pesan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo saat menyampaikan pidatonya dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Keseimbanga kekuatan antara negara dan masyarakat, kata Bambang, adalah pelajaran yang dipetik dari pengalaman masa lalu Indonesia dan bangsa-bangsa lain. 

Sudah selayaknyalah pemerintahan belajar dari pengalaman masa lalu itu.

“Kita harus memiliki kelapangan kesadaran bahwa masa lalu tidak pernah sepenuhnya gelap dan tidak sepenuhnya terang. Perkembangan sejarah bangsa yang sehat harus bisa memiliki kedewasaan untuk meneruskan yang terang dan meninggalkan yang gelap,” kata Bambang.

Perkembangan kehidupan bangsa yang sehat memerlukan keseimbangan antara negara dan masyarakat.

"Sebuah bangsa yang tak bisa melihat sisi gelap masa lalu akan terancam dihukum mengulang kesalahan yang sama. Sebaliknya, jika tak bisa melihat sisi terang dari masa lalu maka pemerintah tak akan memiliki jangkar untuk menambatkan visi ke depan," kata dia.

Ketua MPR juga menyampaikan, dengan pelantikan presiden dan wakil presiden, Jokowi dan Ma'ruf Amin telah menjadi milik rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, keduanya tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X