Sayonara Jusuf Kalla dan Keresahan soal Papua

Kompas.com - 19/10/2019, 20:13 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pidato saat acara peresmian Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) pada 18 Oktober 2019 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri. DOK. Humas Kementerian Luar Negeri RIWakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pidato saat acara peresmian Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) pada 18 Oktober 2019 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

HARI Jumat (11/10/2019) lalu, saya berkesempatan berdialog secara langsung dengan Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden di hari-hari terakhirnya berkantor sebagai Wakil Presiden.

Acara tersebut menjadi peluncuran resmi buku kumpulan esai dengan topik Jusuf Kalla yang ikut andil meredam konflik Poso (1998-2002) dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM (1976-2005).

Saya merasa perlu menuliskan ini setelah mendapatkan respons mengapa Papua tidak dimasukkan dalam salah satu topik esai.

Sebenarnya, seleksi esai telah dimulai sejak Agustus tahun lalu, sebelum masalah Papua menjadi manifest pada Agustus tahun ini.

Untungnya Pak Jusuf Kalla (JK) tetap memberikan kesempatan untuk berdialog tentang Papua.

Apa yang dilakukan JK dalam menyelesaikan konflik Poso melalui penjanjian Malino dan GAM melalui perjanjian Helsinki memang bisa dijadikan salah satu perspektif dalam persoalan Papua.

JK mengatakan, pemerintah masih terus mempelajari tentang konflik Papua, misalnya dengan memetakan perwakilan Papua yang bisa diajak berunding.

Salah satu perbedaan dari masalah Papua dan GAM serta Poso adalah patron dari komunitasnya. Kelompok yang bertikai dalam Poso dan GAM dipimpin oleh satu pentolan.

Adapun di Papua, siapa saja yang terlibat dan memungkinkan diajak berunding, masih dipelajari.

Melihat masalah Papua, JK meminta masyarakat untuk berpikir secara holistik, tidak dari satu sudut pandang saja.

JK mencontohkan bagaimana dirinya mempelajari konflik Aceh. Dia melakukan riset literatur tentang sejarah Aceh.

Ia juga mendengarkan lagu-lagu daerah, meresapi liriknya. Semua itu dilakukan untuk menjiwai dan merasakan perspektif konflik dari pihak yang berlawanan.

Selanjutnya, sebagai seorang negosiator, JK menekankan untuk menjunjung tinggi harga diri pihak yang berkonflik. Jangan sampai ada yang dirugikan dan tidak dihargai.

Kiranya, apa yang disebut JK memang mengandung nilai diplomasi di atas tangan, yang sering digunakan media arus utama dalam mendeskripsikan cara JK mengatasi konflik.

"Kita memberi tawaran yang menguntungkan, tapi dalam prosesnya, kita tidak menerima bargaining. Bila kita mau ditawar, pihak lawan nanti akan meremehkan," kata JK kepada sekitar 34 penulis muda dari seluruh Indonesia mengenai caranya berdiplomasi.

Dalam mendamaikan kedua pihak pun, waktunya berkelanjutan. Tidak selesai saat ada hitam di atas putih saja.

Contohnya saat deklarasi Malino atas konflik Poso, JK yang saat itu merupakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, harus tetap memantau sisa-sisa konflik yang terjadi.

Ia harus berani datang langsung ke tempat kerusuhan, memberikan gertakan, dan menanggung risiko.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X