Catatan Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta

Kompas.com - 19/10/2019, 19:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) menghadiri pemakaman almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Kamis (12/9/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) menghadiri pemakaman almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Dalam pasal itu, Gubernur DKI memiliki keistimewaan untuk mengangkat dan memberhentikan lurah, camat, hingga wali kota/bupati melalui pertimbangan DPRD.

Keistimewaan ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengimpelementasikan tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance).

Jika proses pengangkatan dilakukan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, dan adil, akselerasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola dapat dilakukan secara cepat di seluruh wilayah DKI, termasuk kota/kabupaten, dan akan meningkatkan semangat pemerintah sebagai kolaborator hingga level terkecil pemerintahan.

Pada sisi lain, kebijakan ini juga perlu dibarengi dengan adanya indikator penilaian kinerja melibatkan publik, yang juga menjadi bagian dari aktor tata kelola pemerintahan sebuah daerah.

Aktor governance terdiri dari pejabat politik (kepala daerah dan DPRD), birokrasi, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat bisnis (Indonesia Governance Index, 2014).

Partisipasi menjadi penting sebagai bagian dari implementasi kolaborasi di sektor pemerintahan. Hal ini sekaligus dapat mewujudkan salah satu misi Gubernur DKI, yakni menciptakan birokrasi yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintegritas.

Pada sisi lain, kualitas tata kelola pemerintahan sebuah daerah juga ditentukan oleh peran aktif warga.

Sebagai contoh, godaan dari masyarakat atau pengusaha yang mencoba memberi imbalan atau suap dalam mengurus perizinan atau pelayanan publik akan membuat besar kemungkinan birokrasi lama-kelamaan tergoda.

Demikian juga sebaliknya, ketika pemerintah dan birokrasi menarik pungutan liat, masyarakat akan tergoda untuk memberi.

Untuk itu, selain mengukur pemerintah baik wali kota/bupati, penting juga mengukur kinerja DPRD, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat bisnis.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X