Catatan Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta

Aktor governance terdiri dari pejabat politik (kepala daerah dan DPRD), birokrasi, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat bisnis (Indonesia Governance Index, 2014).

Partisipasi menjadi penting sebagai bagian dari implementasi kolaborasi di sektor pemerintahan. Hal ini sekaligus dapat mewujudkan salah satu misi Gubernur DKI, yakni menciptakan birokrasi yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintegritas.

Pada sisi lain, kualitas tata kelola pemerintahan sebuah daerah juga ditentukan oleh peran aktif warga.

Sebagai contoh, godaan dari masyarakat atau pengusaha yang mencoba memberi imbalan atau suap dalam mengurus perizinan atau pelayanan publik akan membuat besar kemungkinan birokrasi lama-kelamaan tergoda.

Demikian juga sebaliknya, ketika pemerintah dan birokrasi menarik pungutan liat, masyarakat akan tergoda untuk memberi.

Untuk itu, selain mengukur pemerintah baik wali kota/bupati, penting juga mengukur kinerja DPRD, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat bisnis.

Hasilnya dapat dijadikan rujukan oleh gubernur untuk membangun perbaikan tata kelola pemerintahan di kota/kabupaten.

Anies perlu serius mengimplementasikan kebijakan-kebijakan berbasis keterbukaan dan menyusun kinerja tata kelola pemerintahannya.

Selain untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik, langkah-langkah tersebut akan membantu Anies merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Tersisa tiga tahun bagi Anies untuk menyelesaikan janji-janjinya, sementara posisi yang akan mengisi wakil gubernur wakil gubernur masih jauh dari kata sepakat di internal DPRD.

Maka, satu-satunya harapan adalah aparatur pemerintah yang mampu membangun kolaborasi aktif bersama warga.

Tantangan sejarah

Anies Baswedan dikenal sebagai salah satu figur dengan jejak karier yang berbeda dari kebanyakan orang, baik di level profesional maupun politik.

Ia mulai dikenal oleh publik ketika menjadi rektor termuda saat memimpin universitas paramadina, kemudian menginisiasi gerakan kerelawanan, seperti Indonesia Mengajar, Turun Tangan, dan lain-lain.

Anies mencoba peruntungan di politik dengan mengikuti konvensi Partai Demokrat, kemudian menjadi juru bicara tim sukses Capres Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2014, menjabat Menteri Pendidikan, dan saat ini memegang jabatan Gubernur DKI.

Pada salah satu video publikasi hasil Indonesia Governance Index (IGI) tahun 2012, Anies Baswedan menyebut bahwa suka tidak suka, seluruh dunia sedang bergerak menuju ke arah good governance.

Di akhir video, Anies menyarankan kita semua untuk ikut ambil bagian dalam gerakan penghapusan praktik-praktik bad governance di Indonesia.

Dengan posisinya sebagai gubernur sebuah provinsi terpopuler dan menjadi trend setter daerah lain di Indonesia, Anies dihadapkan pada tantangan sejarah untuk menghapuskan praktik bad governance di Jakarta.

Pertanyaannya, hingga di titik manakah Anies membawa DKI Jakarta menjadi bagian dari gerakan good governance?