Ini Alasan Kenapa CPNS Selalu Diburu Banyak Orang

KOMPAS.com - Jadwal dan tahapan mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 resmi dikeluarkan.

Nantinya, pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019.

Persoalan mengenai CPNS 2019 ini banyak mengundang perhatian, dan diprediksi pula akan banyak pelamar yang akan mengikuti seleksi CPNS ini.

Lalu, mengapa CPNS masih menjadi buruan banyak orang?

Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang mendasari hal itu.

Pertama yakni masih lemahnya sektor industri swasta yang belum mampu menampung jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

"Kedua, karena memang orientasi simbolik dari pekerjaan itu masih cukup tinggi bila menjadi pegawai negeri. Menjadi PNS itu masih terhormat dan dipandang 'wah'," kata Drajat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/10/2019).

Adanya jaminan PNS di hari tua, dan masa depan yang jelas memberikan nilai simbolik terhadap jenis pekerjaan tersebut. Sehingga banyak orang-orang yang berorientasi atau termotivasi untuk menjadi PNS.

"Nah, hal-hal itu merupakan pertemuan antara kekurangan kemampuan sektor industri dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan penilaian simbolik PNS itulah yang kemudian mendorong orang banyak meminati PNS," jelas dia.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2019 Buka 197.111 Formasi, Ini Perinciannya...

Menurut Drajat, orang yang memilih menjadi PNS adalah terkait dengan risiko.

Indonesia, menurutnya termasuk negara dengan risiko ketidakpastian ekonomi, tiba-tiba krisis, dolar tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, hal itu sering kita hadapi setiap hari.

"Tapi, kalau bekerja menjadi PNS kan risiko tersebut akan kecil, dibandingkan dengan swasta, nanti tiba-tiba diberhentikan, nanti tiba-tiba dipecat," papar Drajat.

Bila ingin menggeser besarnya peminat PNS, imbuhnya industri swasta harus ditata secara benar agar memiliki banyak peluang.

Salah satu caranya misalnya yakni dengan tidak memperbesar sektor BUMN, BUMD, BLUD dan masih banyak lagi.

"Kalau mau menata industri swasta, mau tidak mau negara juga harus mau untuk memperkecil diri. Kalau negara terlalu bermain di sektor ekonomi itu, ya tentu swasta menjadi tidak leluasa," kata Drajat.