KPK Fana, Korupsi Abadi (2): Pasal-pasal yang Melemahkan KPK

Kompas.com - 17/10/2019, 14:00 WIB
Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR.

Artikel ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya tentang KPK Fana, Korupsi Abadi. Sebelum membaca, silakan baca dulu tulisan pertama.

---------------------------------------

KOMPAS.com - Tak berlebihan rasanya jika menyebut Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang direvisi sebagai senjata yang akan melemahkan KPK.

Bagaimana tidak? Revisi itu memuat pasal-pasal yang memangkas kewenangan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut setidaknya ada 26 poin dalam UU KPK yang baru yang akan menghambat pemberantasan korupsi.

"Dua puluh enam poin ini kami pandang sangat berisiko melemahkan atau bahkan riskan bisa melumpuhkan kerja KPK. Karena beberapa kewenangan yang dikurangi adalah kewenangan pokok dalam melaksanakan tugas selama ini," kata Febri, Rabu (25/9/2019) lalu.
DPR dan pemerintah sama-sama membantah tudingan bahwa revisi itu diniatkan untuk melemahkan KPK.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut, usulan revisi UU KPK justru berasal dari pimpinan KPK periode sebelumnya.

“Permintaan revisi itu datang dari banyak pihak termasuk dan terutama dari pimpinan KPK. Orang-orang KPK merasa ada masalah di UU KPK itu,” kata Fahri, Jumat (6/9/2019) lalu.

Padahal, pimpinan KPK mengklaim mereka tak dilibatkan dalam pembahasan RUU KPK.

Bantahan serupa juga disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan, Arteria Dahlan. Arteria yang gigih mendukung revisi UU KPK mengklaim, revisi itu menjawab permintaan KPK sekaligus demi memperkuat KPK.

"Jadi Komisi III itu tanya, dukungan seperti apa yang KPK minta. Ini kami lakukan karena memang ingin mendukung KPK," kata Arteria, Sabtu (7/9/2019).

Dari pemerintah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengklaim revisi UU KPK sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Yasonna mengatakan draf revisi Undang-undang KPK sejatinya sudah disiapkan sejak 2012 dan dibahas berkala pada 2015 dan 2017 di DPR, tetapi selalu ditolak publik.

Kader PDI-P itu juga menangkis tudingan-tudingan yang menyebut Pemerintah dan DPR terburu-buru memproses revisi UU KPK hingga mengesampingkan naskah akademik.

"Dibilang tidak ada naskah akademik. Yang benar saja! Apa kami orang tolol semua?" ujar Yasonna dengan nada meninggi, Selasa (17/9/2019).

Ironinya, perjalanan revisi UU KPK sangat singkat. DPR mengajukan revisi UU KPK sebagai inisiatif pada Jumat, 6 September 2019, dan disahkan pada Selasa, 17 September.

Artinya, hanya butuh waktu tidak sampai 2 minggu hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan. Sebagian pembahasan dilakukan tertutup.

Ada 26 poin dalam undang-undang itu yang dipersoalkan publik. Berikut rangkuman dari 26 poin itu:

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 26 Poin RUU KPK yang Berisiko Melemahkan KPK

1. Pelemahan independensi KPK

Dalam Undang-Undang KPK yang baru disahkan, Pasal 1 ayat (3) menyatakan, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian Pasal 3 menyatakan, KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Sebelumnya di UU KPK hanya menyebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Selama ini, status KPK bukan bagian dari pemerintah, melainkan lembaga ad hoc independen.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai ketentuan tersebut berpotensi membuat KPK tak lagi menjadi lembaga yang independen.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X