Kompas.com - 16/10/2019, 15:31 WIB
Dengan Palapa Ring, tak kurang 57 kota dan wilayah terisolir seperti Ranai di Natuna, Sangihe di ujung utara Sulawesi, Rai Juha di Laut Sabu, Alor, Wetar, Saumlaki, Tual, Timika, Nabire, dan puluhan kota lain di Indonesia Timur, tersambungkan jaringan kabel optik. Dok. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf AminDengan Palapa Ring, tak kurang 57 kota dan wilayah terisolir seperti Ranai di Natuna, Sangihe di ujung utara Sulawesi, Rai Juha di Laut Sabu, Alor, Wetar, Saumlaki, Tual, Timika, Nabire, dan puluhan kota lain di Indonesia Timur, tersambungkan jaringan kabel optik.

KOMPAS.com - Setelah melalui perjalanan panjang, Palapa Ring diresmikan Senin lalu (14/10/2019) oleh Presiden Joko Widodo. 

Ide proyek ini sempat muncul pada tahun  2007, tetapi terhenti dan baru dimulai kembali di tahun 2016 dengan nama proyek Palapa Ring (Jilid II).

Gagasan Palapa Ring diawali dengan adanya kesulitan untuk mendapatkan akses telekomunikasi yang memadai di wilayah-wilayah yang disebut sebagai wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal).

Biaya akses telekomunikasi yang tinggi di wilayah 3T menyebabkan masyarakat sulit menjangkau informasi dan layanan dasar.

Kepala Divisi Infrastruktur Backbone Badan Akesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza mengungkapkan bahwa alasan tersebut menjadi latar belakang perlunya jaringan backbone telekomunikasi berupa jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Kendala Teknis Masih Mengintai Palapa Ring dalam 2 Tahun ke Depan

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Proyek (Palapa Ring) bertujuan untuk memeratakan akses dan harga dari layanan internet cepat (broadband) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan dua skema, yaitu skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema Non-KPBU," papar Feriandi kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2019).

Feriandi menyatakan bahwa pertimbangan penggunaan skema KPBU dipilih karena Palapa Ring membutuhkan investasi dan kompeksitas teknologi yang tinggi sehingga tidak cukup jika hanya dibiayai oleh APBN.

Selain itu, Palapa Ring dipandang tidak memiliki potensi komersial yang memadai.

Feriandi juga menambahkan bahwa proyek Palapa ring dengan skema KPBU dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo melalui BAKTI yang menjangkau total 90 kabupaten/kota yang terdiri dari 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi di 11 provinsi.

Sementara itu, skema non KPBU dikerjakan oleh PT Telkom di 457 kabupaten/kota di Indonesia dengan panjang jaringan kurang lebih 57 ribu kilometer.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X