OTT KPK Tak Kunjung Usai, ICW: Pemerintah Tidak Serius

Kompas.com - 16/10/2019, 13:32 WIB
Ilustrasi KPK. Tribun Jabar/Gani KurniawanIlustrasi KPK.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) kepada kepala daerah.

Kali ini, giliran Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

OTT tersebut diduga terkait korupsi di lingkungan dinas Pemerintah Kota Medan.

Sehari sebelumnya, Bupati Indramayu Supendi juga dicocok komisi anti-rasuah tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada dugaan transaksi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.

Lantas, mengapa OTT tidak pernah usai dilakukan KPK?

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz mengatakan, OTT akan terus terjadi sepanjang pembenahan di sektor politik tidak pernah dilakukan.

Menurutnya, sektor politik menyumbang persoalan korupsi terbesar yang ditangani oleh KPK saat ini.

"60 persen kasus di KPK itu adalah kasus korupsi politk," ujarnya saat dihubungi Kompas.com Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Terkena OTT KPK, Ini Profil dan Harta Kekayaan Bupati Indramayu

Tugas pemerintah

Anehnya, menurut dia pemerintah tidak mempunyai agenda untuk pembenahan di sektor politik.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X