Keseragaman Pangan, Cocokkah untuk Kita?

Kompas.com - 16/10/2019, 07:00 WIB
Sejumlah anak-anak membuat poster menjelang perayaan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day (WFD) yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober dalam kegiatan bertajuk Festival Road to Zero Hunger di Taman Menteng Jakarta, Minggu (7/10/2018). Badan Pangan Dunia (FAO) bersama dengan Kementerian Pertanian, Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar festival yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan masyarakat guna mencapai dunia yang bebas kelaparan atau #ZeroHunger pada 2030. KOMPAS/RIZA FATHONISejumlah anak-anak membuat poster menjelang perayaan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day (WFD) yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober dalam kegiatan bertajuk Festival Road to Zero Hunger di Taman Menteng Jakarta, Minggu (7/10/2018). Badan Pangan Dunia (FAO) bersama dengan Kementerian Pertanian, Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar festival yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan masyarakat guna mencapai dunia yang bebas kelaparan atau #ZeroHunger pada 2030.

Kembali ke Jakarta, Emil Salim menyadari bahwa Indonesia bineka, Indonesia muncul dengan kebinekaan dan keragaman. "Semakin saya sadar bahwa keseragaman tidak pas dengan Indonesia," ujarnya.

Indonesia punya kekuatan dari keanekaragaman. Keseragaman tak benar untuk Indonesia.

Tahun 1978, sebagai Menteri Lingkungan, Emil Salim semakin yakin bahwa diversity itu adalah kunci kehidupan, bukan uniformity dan spesialisasi. Ternyata, pembangunan ekonomi yang mengutamakan beras pada saat itu keliru.

"Tapi saya baru meyakininya setelah puluhan tahun sebagai ekonom konvensional," kata Emil.

Mengubah paradigma kebijakan dari seragam ke beragam

Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), porsi beras dalam memenuhi pangan pokok masyarakat hanya 53,5 persen pada tahun 1954. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu 22,26 persen; jagung 18,9 persen; dan umbi-umbian 4,99 persen.

Pada 1981, pola konsumsi pangan pokok bergeser drastis. Beras menempati porsi 81,1 persen; ubi kayu 10,02 persen; dan jagung 7,82 persen.

Tahun 1999, konsumsi ubi kayu tinggal 8,83 persen dan jagung 3,1 persen. Memasuki 2010, pola konsumsi pangan pokok selain beras nyaris hilang. Konsumsi beras yang turun pada 2012 kembali meningkat.

Cita-cita menjadi lumbung pangan dunia pada 2045 tentu sangat mungkin terwujud jika dibarengi dengan tata kelola pertanian dan pangan yang benar.

Tak hanya panduan regulasi yang berpihak pada petani, tetapi juga peningkatan nilai tambah potensi keragaman sumber pangan, teknologi yang berkelanjutan serta tata kelola yang akuntabel.

Untuk memenuhinya, ada sepuluh rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah/kabinet mendatang untuk memberikan ruang kepada keanekaragaman hayati sumber pangan lokal agar lebih berdaya guna dan menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi kelaparan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung dunia.

Sepuluh rekomendasi itu adalah sebagai berikut.

  1. Mengembalikan konsep pangan Nusantara yang didasarkan pada keberagaman sumber daya hayati dan budaya lokal
  2. Mengarusutamakan pangan Nusantara ke dalam program nasional
  3. Memasukkan keberagaman pangan nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), program prioritas nasional, dan sistem penganggaran nasional
  4. Menyusun target nasional penurunan konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat dan menggantinya dengan ragam pangan Nusantara lainnya
  5. Mengintegrasikan kebijakan pangan dengan kesehatan, keberagaman hayati, perubahan iklim, dan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya goal kedua
  6. Merealisasikan cadangan pangan masyarakat (CPM), sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana masyarakat punya hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam mewujudkannya
  7. Membangun mekanisme pemberian insentif, termasuk penghargaan, bagi pemerintah daerah dan pegiat pelestarian pangan Nusantara
  8. Menetapkan percepatan konsumsi pangan Nusantara sebagai prioritas pemerintah sesuai Undang-Undang Pangan melalui gerakan konsumen (perempuan dan anak) dengan pendekatan kuliner dan budaya
  9. Membangun ekosistem kondusif untuk melahirkan petani muda dalam mengembangkan pangan Nusantara
  10. Menguatkan inisiatif pengembangan benih yang bersumber dari keanekaragaman hayati Indonesia menuju Indonesia daulat benih dan pangan dengan melindungi hak-hak pelestari/petani benih dan masyarakat hukum adat sebagai pengampu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X