Saat Kursi Menteri Jadi Rebutan Partai Politik...

Kompas.com - 15/10/2019, 12:10 WIB
Menteri kabinet kerja pemerintahan Indonesia saat mengikuti Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sidang tahunan digelar bersama dengan dua agenda sidang lainnya, yakni sidang bersama DPR-DPD serta pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2020. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMenteri kabinet kerja pemerintahan Indonesia saat mengikuti Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sidang tahunan digelar bersama dengan dua agenda sidang lainnya, yakni sidang bersama DPR-DPD serta pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2020.

KOMPAS.com - Pembicaraan mengenai jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mulai menghangat jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Jokowi pernah menyebutkan kriteria yang diinginkan dari nama-nama yang dicalonkan sebagai menteri adalah anak muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, pekerja keras, memiliki kapasitas untuk menjalankan program pemerintah dan berintegritas.

Kabar terbaru, beredar luas surat berisi susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin di media sosial.

Namun staf khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati mengatakan edaran tersebut sebagai hoaks.

Diberitakan Kompas.com (9/08/2019), sejumlah partai pun terang-terangan meminta jatah kursi.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada ( UGM) Kuskridho Ambardi mengatakan, selain faktor prestise dan publikasi, partai politik ramai-ramai mengejar jatah menteri untuk meraih pundi-pundi uang. Pasalnya saat ini partai politik menghadapi problem pendanaan untuk menjalankan organisasi dan mesin partai.

"Iuran anggota tidak jalan, dan partai mencoba menggali dana dari anggota yang di parlemen hingga pusat maupun daerah," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Namun, itu saja imbuhnya tidak mencukupi. Maka partai dan politisi dari partai tersebut memasuki wilayah abu-abu dengan melihat kemungkinan memasuki anggaran kementerian.

"Ini wilayah abu-abu, tapi kementerian selalu mengelola anggaran," jelas dia.

Lebih lanjut, portofolio kementerian juga memberikan panggung bagi partai untuk tampil di publik.

"Insentifnya bukan finansial tapi politik," terang pria yang akrab disapa dengan Dodi ini.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X