3 Tokoh yang Menilai Wajar Besaran Kenaikan Iuran BPJS…

Kompas.com - 10/10/2019, 06:30 WIB
Suasana pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Jalan Wahab Syahranie, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONSuasana pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Jalan Wahab Syahranie, Rabu (4/9/2019).


KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 2020 memang menuai banyak penolakan dari masyarakat selaku pengguna layanan asuransi itu.

Kenaikan mulai dari 65-100 persen ini dinilai memberatkan masyarakat, terlebih mereka yang memiliki banyak tanggungan dalam satu keluarga, dan memiliki pendapatan sebatas UMR atau bahkan lebih rendah.

Namun, keluhan itu direspons berbeda oleh sejumlah tokoh di pemerintahan, mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla menkritik pihak-pihak yang menganggap berat kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menyindir mereka yang tetap mampu membeli pulsa dan rokok dengan jumlah yang lebih besar, tapi merasa berat membayar iuran kesehatan.

“Siapa yang khawatir? Hanya ngomong saja, padahal beli pulsa tiga kali lipat daripada itu, beli rokoknya lebih dari itu,” kata JK di Istana Kepresidenan, Selasa (8/10/2019).

Selain itu, Kalla juga menilai kenaikan iuran ini tidak akan membebani masyarakat miskin, karena biaya kesehatan mereka akan ditanggung oleh negara.

Baca juga: Wapres Kalla: Beli Pulsa dan Rokok Banyak, tetapi BPJS Naik Mengeluh

Fahmi Idris

Senada dengan JK, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris juga menyebut kenaikan iuran ini tidak akan membebani masyarakat. Untuk premi BPJS Kelas I saja, nantinya iuran hanya di angka Rp 160.000.

“Narasi iuran ini untuk kelas I masyarakat non formal kurang lebih Rp 5.000 per hari. Untuk dana pemeliharaan diri hanya Rp 5.000 per harinya,” ujar Fahmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Sementara itu, untuk peserta di kelas II, iuran per hari yang harus dibayarkan kurang lebih senilai Rp 3.000, dan peserta kelas III kurang dari Rp 2.000 setiap harinya.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan: Iuran Kelas I Naik Jadi Rp 5.000 Per Hari

Moeldoko

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut memang harga untuk layanan kesehatan itu mahal. Sehingga masyarakat harus menyadari itu dengan cara menjaga kesehatan tubuh.

“Semua Masyarakat harus memahami itu. Jangan mengembangkan sehat itu murah. Nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan,” kata Moeldoko, di Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2019).

Menurutnya, kenaikan iuran ini memang sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan mengingat BPJS Kesehatan yang selalu mengalami deficit setiap tahunnya.

Jika iuran ini tidak ditingkatkan, maka defisit ini akan terus terjadi. Meskipun demikian, masih ada cara lain yang harus ditempuh, yakni memperbaiki tata kelola BPJS Kesehatan.

Baca juga: Iuran BPJS Naik 100 Persen, Moeldoko: Sehat Itu Mahal...

Sumber: Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim, Akhdi Martin Pratama, dan Ihsanuddin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X