Soal UU KPK, dari Fungsi Kontrol hingga Sebuah Keniscayaan

Kompas.com - 09/10/2019, 15:41 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 September silam.

Meskipun mendapat penolakan dari berbagai elemen, pengesahan UU KPK tersebut dinilai sangat mulus dan berjalan cukup singkat. Terlebih DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Publik pun menunggu langkah Jokowi dengan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu). Perppu tersebut dinilai sejumlah pihak merupakan langkah terakhir yang bisa diambil oleh Jokowi untuk menyelamatkan UU KPK.

Sejumlah politisi pun angkat bicara soal revisi UU KPK yang dikabarkan untuk mengawasi lembaga Anti Rasuah tersebut.

Diberitakan Kompas.com, Senin (7/10/2019), Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyebut, UU KPK perlu direvisi untuk mengontrol KPK.

Nasir mengungkapkan bahwa UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu direvisi guna mengontrol KPK.

Menurutnya, adanya pengontrolan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai KPK, menilik krusialnya wewenang yang dimiliki KPK.

"KPK itu harus diawasi, kalau enggak, itu abuse dia, abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan), attempt corrupt (berupaya korupsi). Itu kan jelas tuh. Makanya harus ada pengawasan," ujar Nasir setelah menghadiri diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Selain itu, revisi UU KPK digadang-gadang akan mengatur mengenai mekanisme pengawasan terhadap KPK, di mana pembentukan dewan pengawas KPK masuk dalam draf revisi UU KPK.

Ia mengatakan bahwa dewan pengawas KPK akan bertindak sebagaimana mestinya Dewan Pers yang mengawasi media massa.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X