Membangun Papua Sepenuh Hati

Kompas.com - 04/10/2019, 15:04 WIB
Warga menunggu pesawat dengan penjagaan aparat keamanan di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/10/2019). Masyarakat Ilaga, Kabupaten Puncak mulai mengungsi pascateror penembakan dan pembakaran oleh kelompok sipil bersenjata. ANTARA FOTO/SEVIANTO PAKIDINGWarga menunggu pesawat dengan penjagaan aparat keamanan di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/10/2019). Masyarakat Ilaga, Kabupaten Puncak mulai mengungsi pascateror penembakan dan pembakaran oleh kelompok sipil bersenjata.

TIDAK sedikit perantau di Papua yang ingin segera kembali ke daerah asalnya. Bagi yang mampu pulang sendiri, dikabarkan sudah lama berangkat kembali ke daerahnya, atau ke tempat lain.

Namun sebagaimana banyak diberitakan, yang tak mampu kembali jumlahnya juga tak sedikit. Bahkan perantau asal Sumatera Barat, sampai 1.000 orang perantau yang berusaha mendesak pemerintah daerah asalnya untuk memulangkan mereka segera.

Dari fenomena ini, setidaknya dapat kita membayangkan seperti apa kenangan buruk yang melekat di benak mereka sehingga memutuskan untuk segera hengkang dari tanah Papua.

Kerusuhan, yang hari ini menurut pemerintah pusat, sudah kelar dan mereda, nyatanya masih menyisakan ketakutan bagi sebagian orang di sana.

Oleh karena itu, pemerintah mau tak mau harus segera membereskan karut-marut di Papua. Jangan hanya dengan menuduh pihak lain, negara lain, atau aktor tak tersentuh nan jauh di sana, sebagai dalangnya.

Beberapa pendekatan lama harus dievaluasi, kebijakan-kebijakan basa-basi alias simbolik harus segera dijadikan substantif, agar Papau tak terus-menerus berada di ambang batas emosional nan sensitif.

Kerusuhan yang katanya berawal dari perundungan mahasiswa Papua di Jawa Timur, harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah bahwa urusan Papua masih jauh dari kata selesai.

Divestasi Freeport yang sangat digembar-gemborkan, infrastruktur yang katanya sangat masif dibangun di Papua, sampai pada kebijaksanaan para pemimpin yang bersedia untuk merayakan hari besar ini itu di Papua terbukti tak berarti apa-apa.

Semestinya pemerintah maklum bahwa sejarah panjang Papua yang tak biasa, memerlukan sentuhan yang sangat komprehensif-substantif, yang tidak selesai dengan cara-cara mudah seperti pembesaran fiskal, pembangunan fisik, atau basa-basi kelas teri. Sentuhannya harus berbeda.

Rakyat Papua yang sering tersakiti, tak bisa dengan cara biasa untuk mengobati rasa sakit tersebut. Apalagi dengan cara-cara lama, berbasa-basi damai di atas tikar, tapi di bawah tikar kondisi tak sama sekali berubah, bibit-bibit kemarahan tak jua dipupuk menjadi kegembiraan.

Kita tentu mahfum, bahwa sedari awal, sejarah Papua memang tak mulus. Penentuan status Papua Barat antara Indonesia dan Belanda sudah menjadi problema sejak lama, tepatnya setelah putusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, dan terus berlarut-larut bahkan hingga terjadi pergantian rezim di tanah air.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X