Konflik Wamena, Peneliti LIPI Imbau Pemerintah Fokus pada Akar Masalah

Kompas.com - 03/10/2019, 19:19 WIB
Sekitar 5.500 warga pendatang di Wamena yang keluar dari rumah mereka untuk tinggal di pengungsian. Mereka tersebar di markas Komando Distrik Militer 1702 Jayawijaya, markas Polres Jayawijaya, markas Komando Rayon Militer 1702-03 Wamena, Betlehem, gedung DPRD Jayawijaya, hingga markas Yonif Wi Mane Sili. AFP/Getty ImagesSekitar 5.500 warga pendatang di Wamena yang keluar dari rumah mereka untuk tinggal di pengungsian. Mereka tersebar di markas Komando Distrik Militer 1702 Jayawijaya, markas Polres Jayawijaya, markas Komando Rayon Militer 1702-03 Wamena, Betlehem, gedung DPRD Jayawijaya, hingga markas Yonif Wi Mane Sili.

KOMPAS.com - Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, seolah sulit untuk menemukan jalan keluar. Para korban yang mengungsi pun mengalami trauma hingga tak ingin kembali terlebih dahulu ke Wamena.

Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, menilai selama ini pemerintah hanya berfokus pada masalah pembangunan dan ekonomi di Papua.

Menurutnya, pemerintah harus berkomitmen untuk menyelesaikan akar masalah konfliknya, jangan hanya berfokus pada satu atau dua masalah saja.

Wanita yang akrab disapa Puput itu menceritakan, ada empat akar masalah penyebab kasus di Papua yang ditemukan oleh LIPI, yakni status politik dan sejarah, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kegagalan pembangunan, serta kekerasan negara dan pelanggaran HAM.

Terkait status politik di Papua, Puput mengatakan ada perbedaan persepsi tentang status politik dan sejarah integrasi.

Baca juga: 64 Warga yang Diterbangkan dari Wamena Transit di Bali

"Misalnya, di satu sisi, Papua telah dinyatakan sebagai bagian sah dari NKRI pada 1963, namun di sisi lain ada kelompok yang masih mempertanyakan keabsahan dari proses integrasi dan status politik itu," ucapnya.

Puput juga mengatakan, ada beberapa pihak yang menilai Penentuan Pendapat Rakyat (perpera) tidak representatif dan sah karena menyatakan Papua sudah merdeka sebelum proses integrasi dengan indonesia terjadi.

"Itu artinya, ada persepsi yang berbeda tentang sejarah dan status politik Papua," katanya.

Puput menilai pemerintah juga selali mengindari perdebatan tentang status dan sejarah politik Papua.

Padahal, masalah tersebut bisa diakhiri dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua untuk meluruskan sejarah yang tidak pernah selesai.

Puput juga menegaskan, akar permasalahan tersebut harus ditemukan penyelesaiaanya lewat dialog sehingga penyelesaian kasus Papua tidak hanya terfokus pada isu tertentu saja.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X