Menuju kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Unggul

KEBIJAKAN pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membentuk School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA atau Sekolah Dokter Pribumi) seolah menjadi bumerang bagi pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.

Para mahasiswa kedokteran yang belajar di STOVIA, tumbuh menjadi generasi muda terpelajar dan kritis terhadap penjajahan Belanda. Dari sanalah perjuangan pergerakan kemerdekaan itu dimulai.

Boedi Oetomo sebagai titik awal pergerakan kebangsaan didirikan oleh anak-anak muda pribumi yang berpendidikan tinggi di STOVIA sehingga akhirnya menyulut api perjuangan ke penjuru negeri. Melalui pendidikan tinggi akhirnya bisa membuat Indonesia merdeka.

Sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat dan berkarakter telah terbukti mampu membawa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Di sinilah peranan penting pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari perjuangan untuk melanjutkan cita-cita pendiri bangsa.

Dengan jumlah usia produktif yang mencapai 68,75% dari total populasi pada tahun 2020, Indonesia berpeluang untuk membuka pintu gerbang "kemerdekaan" lainnya.

Momentum bonus demografi ini harus dimanfaatkan pemerintah agar bisa keluar dari jerat penghasilan menengah (middle income trap).

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020, pemerintah akan fokus untuk memperkuat daya saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM.

Apa saja yang disiapkan oleh pemerintah pada tahun 2020 untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia?

Pertama dari sisi kesehatan. Terdapat jutaan warga yang mendapatkan bantuan untuk digratiskan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau yang lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan.

Dengan alokasi dana sebesar RP 48,8 triliun, peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan mencapai 96,8 juta orang. Dengan program ini, masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat berobat ke rumah sakit secara gratis.

Pemerintah juga telah menyiapkan sebanyak 2.700 tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah-daerah tertinggal. Bagi balita yang masih kurang gizi, disediakan 824.600 penyediaan makanan tambahan.

Bagi para bayi, terdapat program imuniasasi bayi usia 0-11 bulan yang tersedia bagi 1,8 juta bayi.

Dari sisi prasarana kesehatan, pemerintah membangun fasilitas kesehatan tingkat pertama sebanyak 233 buah. Total anggaran kesehatan sebesar Rp 132,2 triliun.

Tak kalah dengan bidang kesehatan, program pemerintah di bidang pendidikan juga sangat banyak membantu masyarakat mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.