Kompas.com - 27/09/2019, 19:51 WIB
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh berdemonstrasi dan memadati Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Jalan Teungku Daud Beureueh, Banda Aceh, Kamis (26/9/2019). Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar semua anggota DPRA turun menjumpai dan mendengar langsung aspirasi mereka terkait penolakan UU KPK dan RKUHP. KOMPAS.com / GARRY LOTULUNGMahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh berdemonstrasi dan memadati Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Jalan Teungku Daud Beureueh, Banda Aceh, Kamis (26/9/2019). Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar semua anggota DPRA turun menjumpai dan mendengar langsung aspirasi mereka terkait penolakan UU KPK dan RKUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengamankan aksi mahasiswa dan elemen masyarakat di sejumlah daerah seharusnya dilakukan sesuai aturan.

Seperti diberitakan, sejak aksi mahasiswa, pelajar, dan sejumlah elemen masyarakat berlangsung sejak Senin (23/9/2019), beredar video kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian.

Terakhir, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tengggara, meninggal dunia karena luka tembak.

Keduanya meninggal diduga karena tembakan peluru tajam.

Bambang menyebutkan, tindakan polisi sudah berlebihan karena mengakibatkan jatuhnya korban luka bahkan korban jiwa.

“Ada rujukan Peraturan Kapolri terkait penanganan unjuk rasa, di antaranya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM,” ujar Bambang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada Penggunaan Kekuatan Berlebihan Polisi kepada Mahasiswa

Selain itu, ia menilai, tindakan kepolisian juga keluar dari Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas).

“Kita melihat bagaimana penanganan anggota pada pengunjuk rasa dilakukan dengan emosi. Padahal dalam Perkap 16/2006, pengendalian massa dalam unjuk rasa tidak mengenal kondisi apa pun, polisi harus disiplin tanpa melibatkan emosi,” lanjut dia.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat dinilai Bambang mencederai demokrasi.

Sebab, tindak kekerasan itu dilakukan terhadap massa yang tengah menyuarakan aspirasinya terkait kebijakan pemerintah.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.