Penangkapan Dandhy dan Ananda, Tanda Kebebasan Berpendapat Mulai Dibungkam?

Kompas.com - 27/09/2019, 17:00 WIB
Tagar #BebaskanDandhy dan #AnandaBadudu trending di Twitter TwitterTagar #BebaskanDandhy dan #AnandaBadudu trending di Twitter


KOMPAS.com – Dua aktivis, Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu dijemput oleh anggota kepolisian di kediamannya, tak lama setelah rentetan aksi unjuk rasa mahasiswa terjadi.

Dandhy, jurnalis WatchDoc sekaligus sutradara film dokumenter “Sexy Killer” didatangi di kediamannya pada Kamis (26/9/2019) pukul 22.45 WIB. Tuduhan yang ditudingkan pada Dandhy adalah pelanggaran UU ITE karena telah membuat kicauan terkait kondisi Papua yang memuat unsur menyebar kebencian dan perpecahan.

Sementara Ananda Badudu yang merupakan mantan jurnalis Tempo, sekaligus personel kelompok musik Banda Neira, juga dijemput dari kediamannya karena diketahui menggalang dana untuk disalurkan ke mahasiswa yang melakukan aksi demo mahasiswa.

Dua penangkapan aktivis yang terjadi dalam waktu berdekatan ini kemudian menimbulkan reaksi yang cukup besar di masyarakat. Keduanya dinilai hanya melakukan sesuatu yang tidak melanggar pasal pidana apapun.

Baca juga: Polisi: Dandhy Dwi Laksono Tersangka UU ITE, tetapi Tidak Ditahan

Menanggapi hal itu, Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan menyebut bahwa saat ini kebebasan sipil masyarakat memang sedang dibungkam.

“Penangkapan sewenang-wenang terhadap Dhandy dan Ananda adalah upaya membungkam kebebasan sipil masyarakat. Padahal, keduanya bekerja secara damai dan tidak mempromosikan kekerasan,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2019) siang.

Hal ini sekaligus membuat siapa saja berpikir bahwa kebebasan berpendapat di negeri ini perlahan mulai dihilangkan.

Masyarakat pun bukan tidak mungkin memiliki rasa takut untuk menyuarakan aspirasinya yang terkait kritik terhadap pemerintah. Sikap apatis lah yang mungkin timbul jika semua ini terus dibiarkan terjadi.

Untuk itu, Ricky mengajak semua pihak untuk mendesak pemerintah dan DPR untuk membereskan undang-undang yang dapat mengkriminalisasi kebebasan berpendapat di negeri ini.

“Negara harus segera menghentikan cara-cara represif seperti ini. Justru yang perlu kita lakukan adalah mendesak negara menghapus undang-undang yang mengekang kemerdekaan berpendapat kita,” ujarnya.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X