Anggota BPK Terpilih Mayoritas dari Parpol, Pengamat: Saya Hopeless

Kompas.com - 27/09/2019, 16:05 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan lima pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Periode 2019-2024 pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan lima pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Periode 2019-2024 pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) periode 2019-2024. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Kelima anggota BPK yang terpilih yakni Pius Lustrilanang (Gerindra) dengan 43 suara, Daniel Tobing (PDIP) 41 suara, Hendra Susanto (internal BPK) 41 suara, Aqsanul Qosasih (Demokrat) 31 suara dan Harry Azhar Aziz (Golkar) 29 suara.

Dari kelima anggota baru BPK tersebut, empat di antaranya ternyata berasal dari partai politik bahkan ada sedang menjadi anggota DPR saat ini.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai terpilihnya mayoritas orang politik sebagai anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2014 tidak ada gunanya.

Ia meragukan fungsi BPK yang mayoritas anggotanya berasal dari partai politik.

"Kalau mayoritas anggota BPK berasal dari partai politik, saya meragukan fungsi BPK nantinya akan berjalan dengan baik ke depan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sebagai auditor harus bebas dari pengaruh apapun.

Kemudian, Agus menganggap pemerintah dalam hal ini tidak serius.

"Di republik ini ketika panitia seleksi (pansel) nya adalah DPR, itu sudah politik. Ya sudah, pemerintah tidak berniat secara serius, apakah itu sudah dikonsolidasikan, saya tidak tahu, kata Agus.

Baca juga: Profil Daniel Tobing, dari Caleg Gagal hingga Jadi Pimpinan BPK

Kepentingan Golongan

Agus menilai, pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan politik, melainkan pekerjaan profesional.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X