Hari Ini dalam Sejarah: Pembahasan RUU Pilkada Bikin #ShameOnYouSBY Trending Topic Dunia

Kompas.com - 25/09/2019, 05:30 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, tepat 5 tahun lalu, rapat pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ( RUU Pilkada) berjalan alot dan menghasilkan gerakan di media sosial berupa tagar #ShameOnYouSBY.

Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kala itu mengadakan sidang paripurna pengambilan suara terkait pengesahan RUU Pilkada.

Sidang pengambilan suara tersebut berjalan alot. Harian Kompas, 27 September 2014 menyatakan, Fraksi Partai Demokrat meski setuju pilkada secara langsung namun mengajukan opsi tersendiri di luar kedua pilihan tersebut.

Pemberitaan Harian Kompas, 26 September 2014 mengabarkan, Fraksi Demokrat kala itu memberikan opsi pilkada langsung dengan 10 syarat yang mereka ajukan masuk ke dalam batang tubuh RUU Pilkada.

Baca juga: Publik Kecewa Sikap Demokrat, #ShameOnYouSBY Jadi Trending Topic di Twitter

Sementara itu, fraksi lain menentang opsi itu dimasukkan untuk voting di sidang paripurna, karena 10 usul itu sudah tak punya forum untuk masuk dalam naskah RUU Pilkada.

Namun saat voting dilakukan, anggota fraksi Demokrat meninggalkan rapat (walk out) dengan alasan syarat yang diajukan tidak diakomodasi dalam RUU Pilkada.

Padahal menjelang pemungutan suara, permintaan Demokrat saat itu mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul saat itu mengatakan jika aksi anggota fraksi dilakukan atas seizin Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

Fraksi Partai Demokrat walkout saat pembahasan RUU Pilkada Fraksi Partai Demokrat walkout saat pembahasan RUU Pilkada
"Kebetulan, sewaktu walk out, saya berjalan dari dalam ruangan bersama Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua. Saya tanya ke Max, apa sudah seizin SBY? Kata Max, sudah (dapat izin). Izin melalui Nurhayati," ujar Ruhut.

Arsip pemberitaan Harian Kompas 26 September 2014 menyebutkan, dalam sidang tersebut, dukungan untuk menggelar pilkada langsung hanya mendapatkan suara sebanyak 135 suara. Opsi ini didukung oleh Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, dan Partai Hanura.

Sementara 226 anggota dewan lainnya memilih opsi pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Opsi ini didukung oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Gerindra.

Baca juga: Tagar #ShameOnYouSBY dan #ShamedByYou Muncul di Bundaran HI

Akhirnya, rapat Paripurna DPR yang berlangsung sejak Kamis 25 September 2014 siang hingga Jumat 26 September 2014 pukul 01.40 melalui pemungutan suara, akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan ke DPRD.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X