Isu Turunkan Jokowi Dinilai Sengaja Ganggu Fokus Aksi Tuntut Pembatalan UU KPK dan RUU Lain

Kompas.com - 24/09/2019, 18:20 WIB
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berjalan kaki sambil membawa poster saat berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019). Unjuk rasa yang diikuti ribuan mahasiswa itu menuntut dilakukannya peninjauan kembali atas UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi, dukungan terhadap KPK, dan menolak rencana pengesahan RUU KUHP. ANTARA FOTO/R REKOTOMOMahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berjalan kaki sambil membawa poster saat berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019). Unjuk rasa yang diikuti ribuan mahasiswa itu menuntut dilakukannya peninjauan kembali atas UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi, dukungan terhadap KPK, dan menolak rencana pengesahan RUU KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tagar Turunkan Jokowi atau #TurunkanJokowi sempat masuk dalam daftar trending Twitter, Selasa (24/9/2019).

Aksi mahasiswa yang menuntut pembatalan UU KPK versi revisi dan sejumlah poin dalam RUU KUHP diikuti isu bahwa ada agenda menurunkan Presiden Joko Widodo dalam aksi ini.

Mahasiswa yang melakukan demo pada hari ini membantah tudingan itu.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengatakan, gerakan yang dilakukan para mahasiswa masih berkonsentrasi terhadap kebijakan dan rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah.

Menurut dia, memunculkan isu turunkan Jokowi merupakan langkah yang terlalu jauh.

"Saya kira itu (isu turunkan Jokowi) bentuk pengalihan-pengalihan saja. Sehingga sebetulnya soal ada isu-isu turunkan Jokowi, saya kira itu terlalu jauh," kata Oce saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2019).

Menurut dia, ada pihak yang sengaja melemparkan isu ini dengan tujuan mengganggu soliditas gerakan melawan pelemahan KPK.

Sejauh ini, Oce menilai, gerakan mahasiswa masih murni untuk menuntut undang-undang yang dianggap bermasalah, tak ada hubungannya dengan pemilu dan politik.

Diberitakan sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/9/2019).

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Gregorius Anco mengatakan, mahasiswa secara tegas menyuarakan tuntutan untuk pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Anco, kedua rancangan undang-undang ini tak sesuai dengan amanat reformasi.

"Tuntutan kami jelas, RUU KPK dan RKUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi. Kan enggak ada tuntutan turunkan Jokowi," kata Anco.

Baca juga: Mahasiswa: Tuntutan Kami Jelas, Batalkan RKUHP dan UU KPK, Enggak Ada Lengserkan Jokowi

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X