‘’Dwifungsi Polri’’ (2): Karpet Merah Jokowi untuk Pak Polisi

Ini adalah artikel serial tentang “Dwifungsi Polri”. Sebelum membaca ini, baca artikel sebelumnya.

-------------------------

KOMPAS.com - Tanpa banyak disadari publik, sejumlah polisi secara perlahan mulai menduduki sejumlah posisi di kementerian dan lembaga negara. 

Hal ini mengingatkan kita pada era Orde Baru dengan dwifungsi ABRI-nya. Kali ini bukan ABRI, tapi "Dwifungsi" Polri. (Untuk memahami konteks tulisan ini, silakan baca artikel sebelumnya “Dwifungsi Polri” (1): Eranya Polisi Mengurus KPK, Beras, hingga Diplomasi)

Lalu, bagaimana polisi bisa begitu berkuasa? Sederhananya, kebutuhan akan keamanan dan ketertiban yang besar, mendorong dibesarkannya pula instansi Polri.

Sayangnya, besarnya pasukan tak dibarengi dengan posisi yang memadai. Pada Maret 2018 lalu, terungkap ada 414 perwira menengah Polri yang nganggur. Itu baru yang berpangkat komisaris besar.

"Ini memang problemanya dimulai dari tahun 1980-an," ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian pada Maret 2018 lalu ketika ditanya soal banyaknya perwira menengah Polri yang menganggur.

Tito mengatakan, jumlah perwira di angkatan 1982 hanya 46 orang. Dirasa kurang, Akpol memperbanyak rekrutmen hingga dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya. Saat ini, jumlah penerimaan sekolah kepolisian mencapai mencapai 300 orang.

Sementara jumlah perwira yang tak kebagian jabatan juga terus bertambah. Jatah untuk bintang tiga hanya sembilan orang, bintang dua sebanyak 60 orang, dan bintang satu sekitar 220 orang.

Penempatan polisi di instansi selain Polri dijadikan salah satu solusi atas persoalan banyaknya perwira nganggur. Perwira Polri ditempatkan di sejumlah kementerian dan lembaga.

Semua kepala BNN tingkat daerah berpangkat Brigjen. Dibandingkan dulu, jumlah antrean untuk "pecah bintang" sudah berkurang.

"Jadi ada upaya mengerem, ada upaya memperbesar organisasi," kata Tito waktu itu.

Karpet merah dari Jokowi

Upaya Tito menyalurkan jajarannya ke lembaga lain tentunya terwujud atas restu Presiden.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan pola ini baru terasa di era Presiden Joko Widodo. Pintu masuknya, dari Budi Gunawan.

"Di era Jokowi, peran kepolisian ini lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya. Hal ini tak lepas dari peran Pak Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang berasal dari kepolisian," ujar Bambang kepada Kompas.com, Senin (16/9/2019).