“Dwifungsi Polri” (1): Eranya Polisi Mengurus KPK, Beras, hingga Diplomasi

Kompas.com - 18/09/2019, 06:03 WIB
Serang Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan pakaian dinasnya. SHUTTERSTOCKSerang Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan pakaian dinasnya.


KOMPAS.com - Terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023 menuai protes masyarakat sipil hingga internal KPK sendiri.

Selain karena adanya tudingan pelanggaran etik yang pernah dilakukan, penolakan juga dikarenakan Firli berasal dari Polri.

Sebenarnya tak ada yang salah dengan Ketua KPK yang berasal dari Polri.

Toh, Ketua pertama KPK, Taufiequrachman Ruki juga bekas perwira Polri. Begitu pula pimpinan lain dan para penyidik KPK yang sebagian besar dari unsur Polri.

Namun, 15 tahun perjalanan KPK yang diwarnai sejumlah konflik dengan Polri memancing tanya publik.

Belum lagi soal penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang kasusnya tak kunjung terungkap di tangan kepolisian.

Polisi urusi beras hingga diplomasi

Terpilihnya Firli juga menimbulkan sentimen negatif terhadap Polri. Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir, sejumlah jenderal polisi juga menduduki jabatan strategis di lembaga lain.

Salah satu yang kontroversial adalah kasus Jenderal (Purn) Budi Gunawan. Budi pernah jadi tersangka kasus rekening gendut Polri yang diusut KPK.

Gagal menjadi Kapolri, Budi kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga dikepalai polisi, Komjen Suhardi Alius.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X