Menurutnya, Pemerintah Kota Malang tidak pernah mengadakan acara seperti yang terpampang dala video.
Faktanya, pria yang ada dalam video adalah Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ), Haidar Alwi.
"Iya benar itu saya, spontanitas saja. Saat itu kan acara Perbangsa, saya sebagai pembicara saat itu," ujar Haidar saat dihubungi terpisah oleh Kompas.com, Senin (9/9/2019).
Haidar mengungkapkan bahwa dirinya melakukan hal mencium kaki saat sedang menghadiri acara Diskusi Gerakan Nasional Perempuan Pembawa Kerukunan dan Perdamaian di Hotel Mega Proklamasi, Rabu (4/9/2019).
Ia pun mengaku, akan melakukan apa saja agar warga Papua bersedia memaafkan orang Surabaya dan Malang.
Baca juga: Hoaks Fakta Sepekan, Biaya Tilang Terbaru hingga Pemutusan Jaringan Telepon di Papua
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) disebut dalam surat edaran mengenai pendataan peminatan kepesertaan pihak swasta dalam pembangunan ibu kota baru.
Adapun pendataan yang tercantum di surat bernomor 000266/CMOU/A104.04/08/2019 nantinya diarahkan untuk menuliskan informasi seputar tahap, tahun, nama proyek, kompetensi, status, finansial, dan pola bayar.
Berikut isi pesan tersebut:
"Seperti yang telah diumumkan oleh Presiden RI, Bapak Ir Joko Widodo bahwa Indonesia akan memindahkan ibu kota saat ini yaitu DKI Jakarta ke calon ibu kota baru di Sepaku Semoi dan Samboja di Kalimantan Timur.
Nama pusat pemerintahan itu sendiri akan dinamai kemudian dan diumumkan secara terbuka.
Saat ini pekerjaan infrastruktur jalan, waduk, pelabuhan telah dimulai secara paralel, berkoordinasi dengan pemprov Kaltim, semua stake holder yang ada saat ini akan dilibatkan penuh, namun demikian tidak terlepas dari peran pihak swasta yang sesuai dengan bisnis dan bidang usaha yang menjadi kompetisinya.
Dengan mengusung pusat pemerintahan yang cerdas, berwawasan lingkungan hijau dan efisien serta modern, maka dibutuhkan teknologi yang tepat sasaran di segala bidang, baik sisi perencanaan pembangunan, pemakaian material dan yang paling menjadi konsentrasi utama yaitu penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan baik dari alam maupun rekayasa.
Dengan penjelasan di atas, maka dirasa perlu untuk mendatakan kepeminatan swasta dengan contoh sebagai berikut.
Tahap 1 Ring 1: Istana, Gedung MPR/DPR, Gedung MK, Gedung MA, Rumah Dinas, Rumah Sakit, PLTS, Pasar Modern.
Tahap 2 Ring 2: Gedung Kementerian, Mabes TNI dan Pori, Gedung Penunjang/direktorat, Rail Kereta Bandara, KPK.
Tahap 3 Ring 3: Gedung Kementerian, Gedung Pertemuan, Hotel, Sekolah, Perguruan Tinggi, Pangkalan AU dan AL.
Tahap 4 Ring 3: Th.2022, 2023, Gedung Lembaga, Gedung 1 Atap: RRI, TVRI, PO, TELKOM, Ruang Hijau Terbuka.
Tahap 4 Ring 4: Th 2024, 2025, Gedung Lembaga, Gedung KPU, Real Estate penunjang, (Pusat pemerintahan mulai aktif).
Total tahapan sampai 2029 adalah 8 tahap sesuai waktu dan anggaran yang telah dikaji oleh BAPPENAS.
Peminat yang memenuhi syarat akan diaudit dan disertakan dalam tender terbuka yang akan diberitahukan kemudian.
Demikian disampaikan dan atas kerja sama diucapkan terima kasih."
Mengonfirmasi hal itu, Kepala BPPT Hammam Riza menegaskan, surat yang mencatut nama BPPT adalah tidak benar.
Ia menyampaikan bahwa bagian kop surat, tanda tangan, yang tercantum dalam surat palsu itu adalah berbeda dengan aslinya.
Tak hanya itu, Kepala Biro Hukum Kerja Sama dan Hummas (HKH) BPPT Ardi Matutu pun membantah bahwa surat itu dikeluarkan oleh pihaknya.
Menurutnya, tindakan pemalsuan instansi yang terjadi merupakan unsur pidana.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan surat palsu yang mencatut pihak BPPT.
Baca juga: Selain Ide Besar, Pemerintah Perlu Mendesain Support System Ibu Kota Baru
Sebuah video berdurasi 30 detik yang menampilkan seorang pelajar mengenakan kaus merah berjalan menghampiri gedung sekolah dan membawa benda tajam diunggah salah satu akun Instagram Makassar Info pada Rabu (11/9/2019).