"Presiden Punya Gagasan Apa setelah Pimpinan KPK Menyerahkan Mandat?"

Kompas.com - 14/09/2019, 15:03 WIB
Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di sekitar keranda hitam dan bendera kuning, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANWarga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di sekitar keranda hitam dan bendera kuning, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (13/8/2019).

Saat menyampaikan keterangan kepada pers, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Pimpinan KPK menunggu tanggapan Presiden terkait kepercayaannya kepada mereka untuk memimpin KPK hingga akhir Desember 2019.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril menilai, Presiden harus memberikan jawaban mengenai bagaimana ia akan mengelola pemberantasan korupsi ke depan.

Di satu sisi, kata dia, KPK yang menjadi institusi inti dari pemberantasan korupsi justru dilemahkan.

"Jadi masyarakat sekarang menunggu juga, Presiden punya gagasan apa setelah KPK menyerahkan mandat ini kepada presiden," kata Oce saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/9/2019).

Baca juga: Revisi UU KPK, Masa Depan Lembaga Antikorupsi, dan Menagih Janji Kampanye Jokowi...

Menurut Oce, jalan terbaik adalah menangguhkan pembahasan revisi UU KPK.

"Presiden harus menangguhkan itu sampai kemudian menyelesaikan proses-proses perencanaan yang baik soal penataan pemberantasan korupsi ke depan," kata Oce.

Selain itu, Oce menilai, Presiden juga harus berdialog dengan berbagai stakeholder.

Hal itu bisa dilakukan dengan menggelar forum yang lebih partisipatif dengan melibatkan KPK dan stakeholder lainnya, kemudian menangguhkan pembahasan revisi UU KPK.

"Karena kalau tidak demikian ini kan akan terjadi kevakuman dalam pemberantasan korupsi," kata Oce.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X