Dugaan Eksploitasi Anak dan Regulasi yang Menyandung PB Djarum...

Kompas.com - 10/09/2019, 11:59 WIB
Ayusyah Fajrina Maharani (Cirebon) dan Nadhifa Nur Zahra (Cilacap), dua peserta U-11 Putri, mendapatkan pengarahan dari wasit jelang mengikuti Tahap Turnamen Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019, di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (9/9/2019) pagi. DOK. PB DJARUMAyusyah Fajrina Maharani (Cirebon) dan Nadhifa Nur Zahra (Cilacap), dua peserta U-11 Putri, mendapatkan pengarahan dari wasit jelang mengikuti Tahap Turnamen Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019, di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (9/9/2019) pagi.


JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menyebut kegiatan audisi beasiswa PB Djarum melanggar regulasi.

Sebab, KPAI menganggap anak-anak dimanfaatkan untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok.

Ada beberapa peraturan yang dianggap telah dilanggar PB Djarum.

Pertama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

PP tersebut isinya juga mengatur tentang perlindungan khusus bagian anak dan perempuan hamil.

Selain itu, PB Djarum juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mendukung argumentasi KPAI. Menurut dia, PB Djarum telah melanggar regulasi jika tetap menyematkan nama yang identik dengan produk tembakau dalam audisi.

"Yang jelas, pada dasarnya siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak dalam bentuk apa pun, tetap melanggar undang-undang, maka harus diproses," kata Yohana Yembise, Senin (9/9/2019) dilansir dari Tribunnews.com.

Hal itu melatarbelakangi Djarum Foundation akan menghentikan audisi beasiswa bulu tangkis pada 2020. Dengan demikian, tahun ini menjadi audisi terakhir mereka.

Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, menegaskan bahwa pihaknya enggan melanggar undang-undang yang berlaku.

Yoppy mengaku sudah bertemu dengan sejumlah perwakilan lembaga, antara lain Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenpora, dan KPAI, untuk mencari solusi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X