Kronologi Polemik Audisi Umum PB Djarum Versi KPAI

JAKARTA, KOMPAS.com – Polemik program pembibitan atlet bulu tangkis di PB Djarum masih menjadi perhatian publik.

Djarum Foundation, melalui PB Djarum, memutuskan akan menghentikan Audisi Umum Beasiswa PB Djarum mulai 2020.

Audisi PB Djarum tahun ini akan menjadi yang terakhir.

Keputusan ini diambil PB Djarum merespons Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menganggap ada eksploitasi terselubung terhadap anak-anak dalam program tersebut.

Eksploitasi itu, menurut KPAI, karena penyematan logo dan merek pada atribut yang digunakan anak-anak.

Menurut Djarum Foundation, pihaknya sudah menawarkan jalan dengan tidak menyertakan logo Djarum pada jersey dan tidak menyertakan mereknya pada event bulu tangkis yang diselenggarakan.

Baca juga: KPAI: Tak Ada Niat Hentikan Audisi Bulu Tangkis PB Djarum

Namun, berdasarkan keterangan Djarum, jalan tengah itu tidak disetujui oleh KPAI.

Komisioner KPAI Sitti Hikmawaty, yang dihubungi Kompas.com pada Minggu (10/9/2019), memberikan jawabannya pada hari ini, Senin (9/9/2019).

Ia mengungkapkan kronologi polemik audisi PB Djarum versi KPAI.

Rapat koordinasi 4 September 2019

Sitti menyebutkan, pada 4 September 2019, KPAI telah mengikuti rapat koordinasi bersama perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenpora, KPPPA, Kemenkumham, perwakilan Wali Kota Surabaya, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas, KONI, PBSI, dan PB Djarum Foundation.

Menurut Sitti, ini hasil dari rapat tersebut:

1. Kemenpora bisa mengakomodasi regulasi agar memberikan perlindungan kepada sektor swasta dalam rangka pembinaan terhadap atlet dan mengakomodasi perlindungan anak.
2. Terkait dengan program yang sudah berjalan, penyelenggara agar menindaklanjuti hasil rapat KPAI (terkait penggunaan logo Djarum) dengan penyesuaian yang akan didiskusikan bersama KPAI.
3. Pemerintah daerah menjamin kegiatan ini terselenggara dengan aman.

Sitti menyebutkan, KPPPA telah mengajukan diri untuk memfasilitasi pertemuan pada hari tersebut, terutama untuk membahas poin kedua.

Baca juga: Dari Tudingan KPAI hingga Penghentian Audisi PB Djarum

Akan tetapi, kata Sitti, pihak Djarum Foundation tidak bisa menghadirinya karena terdapat kendala teknis.

Selanjutnya, KPAI mengundang pihak Djarum Foundation secara resmi untuk membicarakan poin yang sama.

“KPAI mendapatkan informasi pada malam hari tanggal 4 September melalui staf Kemenko Polhukam bahwa pihak Djarum menyatakan ada kegiatan lain di luar daerah, sehingga tidak bisa menemui undangan pertemuan tersebut,” ujar Sitti, Senin (9/9/2019) pagi.