Sebut Sriwijaya Kerajaan Fiktif, Ini Profil Ridwan Saidi

KOMPAS.com - Ridwan Saidi seorang budayawan asal Betawi, membuat pernyataan yang menyebut Kerajaan Sriwijaya fiktif kini banyak menuai protes dan telah viral di media sosial.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com (27/8/2019), Ridwan menyatakan hal tersebut di akun Youtube Macan Ideal. Secara tegas, Ridwan menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan fiktif.

Namun, tahukah anda siapa Ridwan Saidi?

Kompas.com berhasil mengumpulkan informasi dari buku yang berjudul Biografi Politikus dan Budayawan Ridwan Saidi, buku tersebut ditulis sendiri oleh Ridwan Saidi.

Siapa Ridwan Saidi?

Ridwan Saidi lahir pada tanggal 2 Juli 1942 di Gg Arab No.20, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ridwan adalah anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Abdurrahim dan Muhaya, ketiga kakaknya adalah perempuan semua.

Baca juga: Ridwan Saidi Klaim Sudah 30 Tahun Cari Jejak Kerajaan Sriwijaya

Ia menikahi Yahma Wisnani, seorang wanita kelahiran Minang, Sumatera Barat pada tahun 1977. Pasangan ini dikaruniai lima orang anak, antara lain Syarifah Jihan Marina, Syarif Razvi, Rifat Najmi, Ferhat Afkar, dan Shahin Maulana.

Ridwan memperoleh gelar sarjana dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1976. Semasa kuliah ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan berhasil menjadi Ketua Umum PBHMI 1974-1976.

Pada tahun 1977, Ridwan menjadi caleg PPP untuk pemilu pada tahun tersebut. Ia pun terpilih sebagai anggota DPR dari PPP.

Ketika Ridwan sudah tidak aktif lagi dalam dunia perpolitikan nasional selepas menjabat anggota DPR pada tahun 1987. Ia memfokuskan diri mengamati masalah-masalah kebudayaan Betawi.

Namun, Ridwan seperti yang ia katakan "saya tidak pernah masuk ke dalam organisasi etnik Betawi, karena tidak memiliki kejelasan apa yang mereka perjuangkan".

Dalam struktur pemerintahan DKI Jakarta khususnya Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Ridwan tidak memiliki hasrat untuk berkecimpung di dalamnya.

Kontroversi Ridwan Saidi

Budayawan asal Betawi tersebut menilai anggota DPR belum memahami dengan benar apa yang dimaksud kewenangan hak angket DPR.

Dilansir pemberitaan Kompas.com (27/6/2017), pengguliran hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu tidak tepat.

"Angket itu penyelidikan terhadap kebijakan lembaga negara. DPR itu enggak paham dengan baik angket itu apa," ujar Ridwan saat menghadiri diskusi bersama pakar hukum pidana di Gandaria, Jakarta, Selasa (27/6/2017).

Ridwan juga memahami bahwa anggota DPR sebenarnya memiliki niat untuk memperbaiki kinerja KPK.