Bantah Menteri ATR, Ini 3 Kebijakan Menteri Lain yang Pernah Dianulir Jokowi

Kompas.com - 23/08/2019, 08:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat Papua memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung. dok BBC IndonesiaPresiden Joko Widodo meminta agar masyarakat Papua memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung.


KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

Ternyata, bantahan Jokowi terhadap pernyataan atau kebijakan para menterinya tersebut bukan kali ini saja terjadi.

Berikut sejumlah pernyataan atau kebijakan para menteri yang dianulir oleh Presiden Jokowi:

1. Keputusan Kenaikan BBM 

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com (11/10/2018), Presiden Joko Widodo pernah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

Keputusan yang dibuat Jokowi ini sekaligus mengoreksi pernyataan Ignasius Jonan selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pada awalnya, Jonan menyebut bahwa premium akan naik pada Rabu (10/10/2018) pukul 18.00 WIB.

Jonan menyampaikan bahwa harga premium naik menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura dan bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali.

Namun, tak sampai 1 jam, pernyataan Jonan langsung dikoreksi oleh anak buahnya.

Menurut Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, harga premium batal untuk naik karena arahan Presiden Jokowi.

"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi). Kami evaluasi lagi kenaikan tersebut," kata dia.

Baca juga: Menteri ATR Sebut Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

"Presiden selalu menghendaki adanya kecermatan dalam mengambil keputusan, termasuk juga menyerap aspirasi publik," kata Erani.

Grab disebut tertarik pakai Honda PCX listrik untuk layanan ojek online.Foto: Grab/Instagram Grab disebut tertarik pakai Honda PCX listrik untuk layanan ojek online.

2. Larangan Pengoperasian Ojek Online 

Lagi-lagi, kebijakan dari Ignasius Jonan soal pelarangan ojek online juga dibatalkan oleh Presiden Jokowi.

Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan menerbitkan surat larangan pengoperasian ojek atau transportasi umum berbasis layanan online.

Alasannya adalah berbenturan dengan aturan, salah satunya penggunaan kendaraan pribadi sebagai transportasi umum. Hal itu sebagaimana diberitakan Kompas.com (11/10/2018).

Presiden Joko Widodo langsung mengoreksi kebijakan tersebut lantaran sudah menimbulkan reaksi dari publik.

Koreksi pertama Jokowi disampaikan lewat akun twitter-nya, @Jokowi.

"Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata -Jkw," kicau Jokowi saat itu.

Akhirnya, pemerintah membatalkan larangan pengoperasian ojek online.

Baca juga: Bantah Menteri ATR, Jokowi Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Masih Tunggu Kajian

Sekitar enam bulan kemudian, tepatnya pada Juli 2016, Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Nama Ignasius Jonan dicopot dari posisi Menhub dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi mantan Dirut Angkasa Pura II.


 Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan menerapkan full fay scholl berbasis madrasah dan pesantren. Peserta didik nantinya akan menerima pelajaran agama dari madrasah atau pesantren yang terintegrasi dengan sekolah umum. KONTRIBUTOR TASIKMALAYA/IRWAN NUGRAHA Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan menerapkan full fay scholl berbasis madrasah dan pesantren. Peserta didik nantinya akan menerima pelajaran agama dari madrasah atau pesantren yang terintegrasi dengan sekolah umum.

3. Program Sekolah 8 Jam Sehari

Dilansir pemberitaan Kompas.com (20/6/2017), Presiden Joko Widodo secara resmi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang rencana program Penguatan Pendidikan Karakter.

"Ketika Permen kebijakan ini keluar, menimbulkan berbagai pro dan kontra karena ternyata banyak daerah yang belum siap terhadap hal itu," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

"Kemudian Presiden secara langsung kepada Mendikbud untuk mengevaluasi hal tersebut," lanjut dia.

Namun, Pramono menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dibatalkan, tetapi hanya dikaji ulang.

Jokowi meminta harus diikuti dengan penerbitan peraturan yang kuat bila suatu saat kebijakan tersebut jadi diterapkan.

"Karena ini mempunyai pengaruh cakupan yang sangat luas terhadap seluruh anak didik kita, itu nantinya diatur di dalam peraturan yang lebih kuat," ujar Pramono.

Kebijakan tersebut diharapkan diterima dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat dan tidak menimbulkan pro dan kontra.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: Lokasi Ibu Kota akan Diumumkan Presiden

Kembali soal pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima. "Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

(Sumber: Kompas.com/Ihsanuddin/Fabian Januarius Kuwado)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X