Bantah Menteri ATR, Ini 3 Kebijakan Menteri Lain yang Pernah Dianulir Jokowi

Kompas.com - 23/08/2019, 08:37 WIB
 Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan menerapkan full fay scholl berbasis madrasah dan pesantren. Peserta didik nantinya akan menerima pelajaran agama dari madrasah atau pesantren yang terintegrasi dengan sekolah umum. KONTRIBUTOR TASIKMALAYA/IRWAN NUGRAHA Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan menerapkan full fay scholl berbasis madrasah dan pesantren. Peserta didik nantinya akan menerima pelajaran agama dari madrasah atau pesantren yang terintegrasi dengan sekolah umum.

Baca juga: Bantah Menteri ATR, Jokowi Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Masih Tunggu Kajian

Sekitar enam bulan kemudian, tepatnya pada Juli 2016, Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Nama Ignasius Jonan dicopot dari posisi Menhub dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi mantan Dirut Angkasa Pura II.

3. Program Sekolah 8 Jam Sehari

Dilansir pemberitaan Kompas.com (20/6/2017), Presiden Joko Widodo secara resmi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang rencana program Penguatan Pendidikan Karakter.

"Ketika Permen kebijakan ini keluar, menimbulkan berbagai pro dan kontra karena ternyata banyak daerah yang belum siap terhadap hal itu," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

"Kemudian Presiden secara langsung kepada Mendikbud untuk mengevaluasi hal tersebut," lanjut dia.

Namun, Pramono menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dibatalkan, tetapi hanya dikaji ulang.

Jokowi meminta harus diikuti dengan penerbitan peraturan yang kuat bila suatu saat kebijakan tersebut jadi diterapkan.

"Karena ini mempunyai pengaruh cakupan yang sangat luas terhadap seluruh anak didik kita, itu nantinya diatur di dalam peraturan yang lebih kuat," ujar Pramono.

Kebijakan tersebut diharapkan diterima dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat dan tidak menimbulkan pro dan kontra.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: Lokasi Ibu Kota akan Diumumkan Presiden

Kembali soal pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima. "Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

(Sumber: Kompas.com/Ihsanuddin/Fabian Januarius Kuwado)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X