Bantah Menteri ATR, Ini 3 Kebijakan Menteri Lain yang Pernah Dianulir Jokowi

Kompas.com - 23/08/2019, 08:37 WIB

Dandy Bayu Bramasta,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Dandy Bayu Bramasta

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat Papua memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung. (dok BBC Indonesia)

Grab disebut tertarik pakai Honda PCX listrik untuk layanan ojek online.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan menerapkan full fay scholl berbasis madrasah dan pesantren. Peserta didik nantinya akan menerima pelajaran agama dari madrasah atau pesantren yang terintegrasi dengan sekolah umum.

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

Ternyata, bantahan Jokowi terhadap pernyataan atau kebijakan para menterinya tersebut bukan kali ini saja terjadi.

Berikut sejumlah pernyataan atau kebijakan para menteri yang dianulir oleh Presiden Jokowi:

1. Keputusan Kenaikan BBM

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com (11/10/2018), Presiden Joko Widodo pernah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

Keputusan yang dibuat Jokowi ini sekaligus mengoreksi pernyataan Ignasius Jonan selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pada awalnya, Jonan menyebut bahwa premium akan naik pada Rabu (10/10/2018) pukul 18.00 WIB.

Jonan menyampaikan bahwa harga premium naik menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura dan bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali.

Namun, tak sampai 1 jam, pernyataan Jonan langsung dikoreksi oleh anak buahnya.

Menurut Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, harga premium batal untuk naik karena arahan Presiden Jokowi.

"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi). Kami evaluasi lagi kenaikan tersebut," kata dia.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

"Presiden selalu menghendaki adanya kecermatan dalam mengambil keputusan, termasuk juga menyerap aspirasi publik," kata Erani.

Foto: Grab/Instagram Grab disebut tertarik pakai Honda PCX listrik untuk layanan ojek online.

2. Larangan Pengoperasian Ojek Online

Lagi-lagi, kebijakan dari Ignasius Jonan soal pelarangan ojek online juga dibatalkan oleh Presiden Jokowi.

Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan menerbitkan surat larangan pengoperasian ojek atau transportasi umum berbasis layanan online.