Ancaman Sanksi FIFA dan Kegagalan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20...

KOMPAS.com - Impian Indonesia untuk ikut berlaga di Piala Dunia U20 kini dipastikan tidak terwujud.

Pasalnya, Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.

Pencabutan status merupakan buntut dari beragam penolakan keikutsertaan Israel dalam turnamen itu, termasuk di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP Hamka Haq, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil, hingga MUI.

Lantas, apa yang terjadi?

Campur aduk politik dengan sepak bola

Menanggapi hal itu, pengamat sepak bola sekaligus Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali menilai, Indonesia harus menerima harga mahal dari kesalahannya sendiri.

Menurutnya, hal ini tak lepas dari sikap mencampuradukkan sepak bola dengan kepentingan politik.

"Ini kan karena kesalahan kita, mencampuradukkan politik dengan sepak bola, karena ketidakpahaman kita, dipikir kita bisa mengendalikan FIFA," kata Akmal kepada Kompas.com, Kamis (30/3/2023).

FIFA marah?

Menurutnya, FIFA sudah kerap menunjukkan sikap alerginya terhadap intervensi politik pada sepak bola.

Bahkan, Indonesia sebenarnya telah merasakan dampak dari intervensi politik pada sepak bola yang berujung pada sanksi FIFA pada 2015.

"Harusnya kita belajar dari itu, tapi karena syahwat politiknya tinggi, kita menganggap FIFA pasti menuruti permintaan kita karena sudah injury time," jelas dia.

Jika protes tersebut murni karena komitmen pada konstitusi, Akmal menyebut hal itu pasti akan terjadi sejak Israel dinyatakan lolos Piala Dunia U20 pada Juni 2022.

Akan tetapi, protes justru muncul secara tiba-tiba menjelang waktu pengundian Piala Dunia U20.

"Kan sampai 1 Januari 2023 semua masih komitmen, gubernur-gubernur itu sampaikan komitmennya. Kok tiba-tiba pada 14 Maret muncul surat dari Koster karena menolak israel. Ini kan menyakiti FIFA, sehingga membuat FIFA marah," ujarnya.

Ia menuturkan, pencabutan status tuan rumah ini juga sekaligas peringatan dari FIFA kepada anggotanya untuk tidak mempermainkan komitmen.

Sebagaimana pernyataan FIFA, Akmal menuturkan bahwa Indonesia pasti akan menerima sanksi, seperti potensi dilarang ikut di seluruh kompetisi internasional di bawah FIFA.

Kemungkinan terburuknya, Indonesia bahkan bisa dicoret dari keanggotaan FIFA.

"Sanksi itu kan selama ini tidak bisa ditentukan batas waktu, bisa sebulan bisa lama, tergantung apakah ada komitmen untuk berubah dan mengakui kesalahan," kata dia.

Meski sanksi itu tidak berpengaruh pada jalannya Liga 1, tetapi turnamen ini akan tidak diakui dunia.

Para klub Liga 1 juga tidak bisa menggunakan pemain asing, karena perekrutannya melalui jalur FIFA.

Ke depan, Akmal berharap adanya perubahan pola pikir dalam mengurus sepak bola Tanah Air. Pasalnya, sepak bola tidak akan maju apabila disertai pola pikir politik.

"Kalau mindset kita adalah mindset politik, ya udah bola kita enggak akan maju, karena politik tidak ada yang abadi," tutupnya.