Seleksi CASN 2023 Termasuk CPNS Akan Dibuka untuk Umum, Menpan-RB: Persiapan Pengusulan Formasi

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah mempersiapkan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Tahun ini, rekrutmen CASN melingkupi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas.

Menurutnya, persiapan rekrutmen CASN 2023 seiring dengan rangkaian seleksi CASN tahun anggaran 2022 rampung. Hal ini mengingat prosesnya juga masih berlangsung.

"Seleksi tahun ini (2023) juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan," ujar Anas, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (30/1/2023) malam.

Terkait formasi, Anas melanjutkan, pemerintah masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.

Kendati demikian, pemerintah akan memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ia mengatakan, formasi juga akan dibuka bagi hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya.

Anas menjelaskan, saat ini instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi.

"Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," imbuhnya.

Pertimbangan rekrutmen CASN 2023

Rekrutmen CASN 2023 mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu.

Antara lain, seperti indikator jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Anas pun meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan.

Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).