Menangani Krisis dan Izin Sosial Smelter Nikel

Dua peristiwa itu tidak hanya menjadi krisis bagi perusahaan smelter nikel tersebut, yang berasal dari China yakni PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), tetapi juga bagi para pemangku kepentingan di wilayah itu dan di tingkat pusat. Persoalannya terpusat pada dua hal yakni keselamatan para pekerja kurang diperhatikan sehingga berujung pada korban jiwa dan besarnya nilai investasi asing di smelter itu.

Isu sensitif lainnya kemudian ikut mengemuka termasuk kesenjangan pendapatan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja setempat.

Berdasarkan data pemerintah, saat ini ada 21 smelter dengan 15 di antaranya adalah smelter nikel, sisanya smelter bauksit, besi, tembaga, dan mangan. Sebanyak 53 smelter ditargetkan terbangun dalam beberapa tahun ke depan. Besar kemungkinan risiko yang harus dimitigasi oleh perusahaan-perusahaan pemilik smelter tidak akan jauh berbeda dengan yang saat ini terjadi.

Kurang Peka terhadap Krisis

Kebakaran di smelter milik PT GNI yang mengakibatkan dua pekerja tewas dan rusaknya fasilitas smelter pada akhir Desember 2022, sudah bisa disebut sebagai krisis bagi perusahaan. Usai kejadian tersebut, masalah kurangnya perlindungan terhadap keselamatan pekerja tampaknya belum ditangani dengan baik, sehingga berbuntut demonstrasi para pekerja.

Demonstrasi itu menjadi indikasi bahwa perusahaan kurang peka terhadap suatu krisis dan cara menanganinya. Demonstrasi lalu berekskalasi menjadi insiden berikutnya pada tanggal 14 Januari 2023, yakni bentrokan antar kelompok pekerja PT GNI yang melibatkan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Dalam bentrokan itu,  dua orang tewas korban, fasilitas smelter juga rusak.

Bentrokan tersebut merupakan krisis kedua. Ketika krisis itu terjadi, penanganan maupun komunikasi krisis tidak dilakukan dengan seksama. Bentrokan berdarah tersebut menyebar cepat via media sosial dan kemudian beredar di media massa mainstream, tetapi penuh dengan kesimpangsiuran tentang penyebab bentrokan dan jumlah korban.

Pernyataan pertama polisi dikutip media massa tentang peristiwa itu muncul beberapa jam setelah bentrokan. Perusahaan kemudian menaruh pernyataan resmi tentang bentrokan pekerja di website-nya satu hari usai kejadian.

Media massa menaikkan berita pernyataan resmi perusahaan sesudah berita tentang pernyataan polisi dan pejabat pemerintah daerah setempat. Hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa perusahaan tidak maksimal dalam menghubungi media massa, yang merupakan kanal utama mengomunikasikan penanganan krisis tersebut ke publik. Padahal krisis sudah menjadi konsumsi publik.

Wajar jika beberapa stakeholder kunci, termasuk pemerintah, melalui beberapa menteri terkait menyampaikan agar PT GNI memperbaiki standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta hubungan industrial dengan pekerja. Para pekerja juga diminta untuk tidak melakukan tindakan anarkistis dalam menyampaikan aspirasinya ke perusahaan agar tidak tersangkut kasus hukum.

Dalam perspektif komunikasi, perusahaan pemilik smelter itu tampaknya juga perlu lebih mendalami dua hal penting yakni:  1) manajemen dan komunikasi risiko agar mampu menangani risiko dengan alur yang tepat, sekaligus sebagai langkah pencegahan terjadinya krisis;  dan 2) manajemen dan komunikasi krisis agar penanganan krisis lebih efektif.

Saat ini situasi di smelter PT GNI disebut telah kondusif. Namun kerugian material tentunya cukup besar, kegiatan operasional pun sempat terhenti, trauma para pekerja dan masyarakat tentang insiden berdarah itu sulit hilang, serta reputasi perusahaan pasti tercoreng.

Izin Sosial

Industri pertambangan beserta turunannya sudah lebih dari 25 tahun paham tentang social license atau izin sosial, penerimaan masyarakat, dukungan masyarakat setempat, suatu istilah yang pertama kali diperkenalkan Jim Cooney tahun 1997.

Izin sosial wajib didapat perusahaan dari para stakeholder yang relevan dengan proyek korporasi di suatu wilayah agar proyek tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan. Berbeda dengan izin legal yang dibuat dalam bentuk dokumen oleh otoritas pemerintah, izin sosial bentuknya tidak tertulis, misalnya kepercayaan dari para stakeholder kepada proyek dapat berupa ucapan atau perilaku mendukung.

Pemetaan stakeholder beserta isu-isu yang relevan bagi stakeholder menjadi awal yang penting untuk mendapatkan izin sosial. Dengan bekal ini, perusahaan dapat mengambil kebijakan, program dan engagement apa yang paling tepat untuk mengelola isu yang menjadi perhatian stakeholder agar tercipta saling percaya antara perusahaan dan stakeholder.

Dalam praktiknya, berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat setempat yang didasari oleh kebutuhan masyarakat adalah salah satu bentuk nyata upaya mendapatkan izin sosial. Pengembangan usaha kecil masyarakat setempat, peningkatan kapasitas stakeholder, pemberian beasiswa, dan peningkatan kualitas pendidikan di sekitar wilayah operasi adalah sebagian contohnya.

Dalam konteks PT GNI, perbaikan standar K3 yang baru saja disepakati oleh perusahaan untuk mengakomodasi tuntutan pekerja juga merupakan usaha mendapatkan izin sosial dari stakeholder pekerja, yang sebagian pasti merupakan penduduk setempat. Demikian pula, program penyerapan tenaga kerja setempat beserta skema program pengembangan dan percepatan kariernya, dan program kolaborasi pemerintah daerah dalam mengembangkan balai latihan kerja untuk meningkatkan standar kemampuan tenaga kerja setempat.

Hal itu tentu bisa menjadi salah satu opsi perusahaan untuk mengelola isu kesenjangan pendapatan antara pekerja asing dan pekerja lokal. Tentu masih banyak cara lain yang bisa dilakukan perusahaan untuk mendapatkan izin sosial dari para stakeholder yang relevan.

Jangan lupa untuk selalu mengomunikasikan perkembangan upaya memperoleh izin sosial tersebut kepada stakeholder, kepada publik via media massa, dan kepada para pengikut akun media sosial perusahaan. Jika izin sosial sudah didapatkan, menurut riset Nina Hall dkk (2004), hal itu wajib dijaga dan dipupuk setiap saat karena sifatnya dinamis.

Investasi Besar

Investasi di bidang smelter nikel yang dilakukan PT GNI di Morowali Utara disebut-sebut mencapai Rp 42,9 triliun dan turut berkontribusi dalam meningkatnya nilai ekspor nikel Indonesia dari 3 miliar dolar di tahun 2017-2018 menjadi 20,9 miliar dolar di tahun 2021, dan diperkirakan mencapai 27-30 miliar di tahun 2022.

Menurut data BPS Morowali Utara, pertumbuhan ekonomi Morowali Utara mencapai lebih dari 10 persen tahun 2021 yang ditopang industri pengolahan nikel. Angka pertumbuhan itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional 3,69 persen di tahun yang sama.

Suatu awal yang bagus bagi Morowali Utara yang tentu perlu diturunkan menjadi pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Kabupaten lain di Propinsi Sulawesi Tengah, seperti Morowali, beberapa kabupaten di propinsi Maluku Utara yang bertumpu pada industri pengolahan mineral juga dilaporkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Itu adalah manfaat langsung dari suatu investasi besar. Mendatangkan investasi di tengah ancaman resesi ekonomi dunia pasti lebih sulit, apalagi nilainya triliunan rupiah.

Berdasarkan observasi pada industri lain, jika korporasi asing beramai-ramai meninggalkan suatu negara karena dinilai tidak menguntungkan untuk berbisnis, maka cukup sulit untuk meyakinkan korporasi itu kembali lagi ke negara tersebut dalam waktu singkat. Karena itu, jauh lebih baik jika investasi besar di smelter nikel yang sudah ada dijaga dengan baik karena manfaatnya besar dalam mendorong tumbuhnya ekonomi daerah.

Di sisi lain, investor juga wajib menerapkan standar tinggi, setidaknya sesuai aturan di Indonesia, dalam mengoperasikan smelter, serta senantiasa melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin sosial dari para stakeholder-nya agar usaha smelternya berkelanjutan.