Film Pengkhianatan G30S PKI dan Rekayasa Sejarah

National Security Archive bersama National Declassification Center menerbitkan sejumlah dokumen hubungan kabel diplomatik yang mengungkap masa kekelaman yang telah menaikkan Soeharto sebagai penguasa Orde Baru.

Kumpulan dokumen rahasia yang dikutip media online The Atlantic itu menyebutkan, Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang upaya kudeta yang menewaskan pahlawan revolusi.

Beberapa bulan setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) PKI, Soeharto justru terungkap perannya, dalam dokumen rahasia itu, sebagai pengendali upaya pembunuhan secara sistematis terhadap hampir satu juta penduduk Indonesia yang diduga terlibat PKI atau simpatisannya.

Kumpulan dokumen rahasia itu bahkan membeberkan bahwa beberapa pejabat pemerintah AS tahun 1965 mengetahui sebagian besar korban kekerasan Soeharto dalam upaya penumpasan G30S PKI itu sama sekali tidak bersalah.

Beberapa pejabat Kedutaan Besar AS di Jakarta yang saat itu menerima data hukuman mati terhadap anggota PKI dan simpatisannya bahkan menjanjikan bantuan kepada pemerintahan Soeharto untuk menutupi fakta itu dari laporan media.

Sejarawan University of British Columbia, John Roosa, menyebutkan AS terlibat dalam penyusunan strategi dengan TNI Angkatan Darat (AD) untuk menumpas PKI.

John Roosa menerangkan penumpasan PKI itu sebagai kemenangan besar bagi kebijakan luar negeri AS mengingat PKI saat itu merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah partai komunis di China dan Uni Soviet (kini Rusia).

Dalam salah satu kutipan wawancara bersama harian Kompas, sejarawan Asvi Warman Adam tidak menampik bahwa sebelum tahun 1965 juga terjadi hal-hal buruk. Ada aksi-aksi sepihak dari PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Asvi menjelaskan ada serangan Lekra terhadap kelompok Manikebu yang tidak terpuji. Namun, pembantaian yang terjadi sesudahnya merupakan pembalasan yang lebih dari setimpal.

Kenapa sesudah tahun 1966 masih dilanjutkan permusuhan itu. Seharusnya rekonsiliasi seluruh anggota masyarakat dilakukan tahun 1966.

Asvi menilai ada beberapa penyimpangan sejarah dan rekayasa data yang telah dilakukan oleh media corong rezim Orde Baru. Ini diantaranya beredar lewat klaim adanya pencungkilan mata dan pemotongan jenis kelamin dari tubuh pahlawan revolusi.

Klaim kekerasan ini akhirnya terbantahkan lewat hasil otopsi terhadap jasad pahlawan revolusi yang terkesan ditutupi pada masa pemerintahan Soeharto.

Film G30S PKI

Pemerintah harus menghentikan pemutaran film Pengkhianatan G30S PKI karena pemutaran film itu lebih banyak menawarkan implikasi negatif terkait edukasi kebenaran sejarah yang seharusnya diajarkan pada generasi penerus bangsa.

Sejarah tidak diajarkan di atas rekayasa fakta atau digunakan untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara. Banyak politisi yang menghalalkan segala cara untuk mengharumkan kembali masa Orde Baru.

Padahal, Orde Baru runtuh karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sangat kental dan pengekangan demokrasi yang mengakibatkan sejumlah aktivis dan sejumlah pihak tak bersalah dipenjara tanpa proses persidangan, bahkan sampai terbunuh, atau tidak diketahui nasibnya.

Pemulihan nama baik korps TNI, dalam hal ini TNI AU, perlu segera dibentuk dengan diakhirinya pemutaran Pengkhianatan GS30 PKI. Bangsa ini dibangun atas dasar persatuan di tengah keanekagaraman dan kesadaran untuk mencapai kemerdekaan dengan pengorbanan nyawa dan materi para pejuangnya.

Para pejuang kemerdekaan sadar bahwa bangsa ini telah dibodohi penjajah, di antaranya lewat strategi pecah belah.

Jangan sampai kita dipecah belah oleh bangsa kita sendiri karena kebodohan yang terbentuk lewat rekayasa sejarah dalam sulaman intrik kepentingan politik yang biasa digunakan untuk menjatuhkan lawan.

Rekayasa fakta dalam kemasan pencitraan dan politik identitas ini semakin terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir lewat pesta demokrasi untuk mendulang kemenangan, seperti pada momen pilkada maupun pilpres. Bukan tidak mungkin itu terjadi lagi menjelang agenda politik tahun 2024.