KOMPAS.com - Anggota DPR yang hanya menjabat lima tahun namun mendapatkan gaji pensiunan seumur hidup mendapat sorotan warganet di media sosial pada Minggu (28/8/2022).
Warganet menganggap uang pensiunan DPR yang dibayarkan seumur hidup tersebut dinilai membebani APBN.
"Uang pensiun mantan anggota DPR mesti dihentikan, uang pensiunan pegawai negeri mesti tetap dilanjutkan," tulis salah satu warganet.
"Saya setuju, gak masuk akal, kerja 5 tahun dapat pensiun seumur hidup, wakil rakyat mencekik rakyat," tulis warganet lainnya.
Lalu, berapa besaran gaji hingga pensiunan anggota DPR beserta petingginya?
Gaji DPR
Dilansir dari Kompas.com, (6/3/2021), rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI untuk periode 2019-2024 diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI.
Sedangkan untuk ketetapan gaji diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 tentang kenaikan indeks sejumlah tunjangan bagi anggota DPR.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji anggota DPR RI ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan.
Gaji anggota DPR untuk pokok didapatkan lebih tinggi untuk posisi Ketua DPR yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan, lalu Wakil Ketua DPR mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 4.620.000 per bulan.
Tunjangan DPR
Selain gaji pokok, anggota DPR RI mendapatkan berbagai macam tunjangan. Bila ditotal, tunjangan dan gaji anggota DPR atau take home pay mencapai lebih dari Rp 50 juta dalam sebulan.
Berikut daftar rincian tunjangan anggota DPR RI per bulannya:
Tunjangan melekat
Tunjangan lain
Biaya perjalanan
Selain itu, selama masa jabatannya, anggota DPR RI juga menerima fasilitas rumah dinas yang disediakan negara di Kalibata Jakarta Selatan dan Ulujami Jakarta Barat.
Selain rumah dinas, anggota DPR masih menerima dana berupa anggaran pemeliharaan rumah jabatan.
Besaran pensiunan DPR
Dikutip dari Kompas.com, (9/4/2019), aturan uang pensiun anggota DPR RI mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 tetang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Berkas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota lembaga Tinggi Negara.
Pada Bab VI Pasal 12-21 mengatur soal hak pensiun Anggota DPR.
Untuk Anggota DPR yang selesai menjabat satu periode atau berhenti dengan hormat dari jabatan berhak mendapat pensiun sejak bulan berikut yang bersangkutan berhenti dengan hormat.
Pada Pasal 16 dijelaskan bahwa Negara memberikan dana pensiun hingga yang bersangkutan meninggal dunia alias seumur hidup, atau bila yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, uang pensiun anggota DPR yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan.
Berikut rincian uang pensiun anggota DPR hingga petingginya:
Itulah rincian besaran gaji, tunjangan, serta pensiunan anggota DPR yang berlaku seumur hidup.
(Sumber: Kompas.com/Yoga Sukmana | Editor: Muhammad Idris, Erlangga Djumena)
https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/28/140000565/gaji-tunjangan-dan-pensiunan-anggota-dpr