Polisi-polisi Bermasalah Viral, Ada Apa?

BANYAK dari kita mungkin bertanya-tanya, ada apa dengan polisi Indonesia? Belakangan, sejumlah kasus pelanggaran yang dilakukan polisi viral di media sosial.

Macam-macam kasusnya. Ada oknum polisi yang diduga menjadi otak kasus perampokan mobil milik seorang mahasiswa di Bandar Lampung, Lampung.

Selang beberapa hari, ada kabar soal Kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, yang diduga terlibat kasus asusila dengan anak seorang tersangka yang tengah ditangani jajarannya.

Chat mesum antara Kapolsek anak tersangka beredar. Kapolsek mengajak anak tersangka untuk berbuat asusila dengan iming-iming ayahnya yang menjadi tersangka kasus pencurian sapi akan dibebaskan. Kapolsek dan anak tersangka dua kali bertemu di hotel.

Kapolsek pun diberhentikan dengan tidak hormat aliat dipecat. Kapolsek menyatakan banding dalam sidang etik kepolisian yang digelar di Polda Sulawesi Tengah.

Masih ada kasus lain. Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara, menganiaya bawahannya. Video CCTV yang menunjukkan kapolres menendang dan memukul bawahannya viral di media sosial.

Ada pula polisi yang menembak mati rekannya sesama polisi. Alasannya, persoalan pribadi.

Cukup laporkan lewat Android dan iOS

Saya mendatangi dua institusi untuk mengulas persoalan ini: Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Apa yang terjadi dengan Polri? Bagaimana strategi penanganannya?

Saya mendatangi dan melihat langsung Kantor Pelayanan Aduan Masyarakat di Mabes Polri dan mewawancarai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.

Saya mencoba melakukan pelaporan untuk mengetahui bagaimana cara melapor. Ternyata, untuk membuat laporan ke Divpropam sama sekali tidak harus datang ke kantor polisi. 

Cukup mengunduh aplikasi Propam Presisi di Android maupun iOS. Semua mekanisme laporan tersedia di sana. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 10 ribu kali di Google Play dengan rating 4,3. 

Saya mencoba melakukan pelaporan via aplikasi Android. Laporan bisa dilihat realtime. Kita bisa melihat setiap perkembangan tindak lanjut laporan kita.  Luar biasa.

Tapi, pertanyaannya, jika insfrastruktur pelaporan sudah baik, bagaimana dengan output perilaku Polri yang beberapa pekan terakhir ini marak disorot?

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo mengungkapkan kepada saya, pihaknya terus memantau setiap laporan. Semua laporan ditindaklanjuti. Tidak menunggu sampai viral.

"Viral itu konsekuensi dari percepatan zaman yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, kami harus bergerak cepat," kata Irjen Ferdy.

Ferdy meyakinkan bahwa setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti. Total laporan yang masuk tahun ini ada sekitar 1.700 kasus. Jumlah ini sebenarnya turun jika dilihat dari tren tahun ke tahun. Namun, gema kasus terasa kencang karena efek media sosial.

Menurut dia, dari semua laporan yang masuk, sudah 80 persen yang diusut. Sisanya, 20 persen masih dalam proses pemeriksaan di internal Polri, termasuk memvalidasi laporan dari para pelapor.

Dari laporan yang diusut itu, 50 persen sudah diambil tindakan, di antaranya sanksi etik, pemberhntian dengan tidak hormat alias pemecatan hingga peradilan pidana. 

Ada juga laporan yang tidak bisa ditindaklajuti karena data yang diberikan tidak benar. Salah satu contohnya disampaikan Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto.

"Ada kasus sudah kalah di pra-peradilan sehingga kasusnya tetap di-SP3 oleh Polisi. Tapi yang melaporkan ini tidak puas, justru melapor ke kami. Dikatakan, kasusnya tidak jalan-jalan di polisi tanpa menyebut sudah adanya putusan pra-peradilan," ungkap Benny sambil tersenyum.

Selain polisi-polisi nakal, ada juga cerita soal polisi-polisi baik dan berprestasi. Menurut Ferdy, ada lebih dari 2.800 polisi yang mendapat penghargaan.

Polisi harus memperbaiki citranya untuk menjaga semangat mereka yang berprestasi melayani publik.

Peneliti Intelijen Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta berpendapat, di era digital saat ini tak ada lagi ruang-ruang gelap yang ditutupi. Oleh karena itu, Polri harus memperkuat fungsi pengawasan untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan anggotanya. 

"Polri harus memperkuat fungsi intelijen Internal sehingga bisa meminimalkan efek pelanggaran yang dilakukan anggota dan menyebabkan turunnya citra Polisi" kata Stanis.

Tidak ada yang bisa mengontrol viralnya sebuah video. Seperti yang baru saja viral, istri seorang Kapolres di wilayah Polda Sumatera Utara pamer uang.

Kegaduhan yang tidak perlu. Hal-hal seperti inilah yang mempengaruhi citra polisi. Kapolres pun dicopot. 

Saya Aiman Witjaksono.
Salam!