Ridwan Kamil Hentikan Proyek Infrastruktur Rp140 M untuk Tangani Pandemi, Ini Kata Pengamat

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam unggahan di Instagramnya, menjelaskan, pihaknya akan menghentikan 11 proyek infrastruktur di 2021 senilai Rp140 miliar.

Anggaran tersebut akan direalokasi untuk penanganan Covid-19.

RK menjelaskan dana tersebut akan dialihkan untuk menyediakan obat-obatan dan suplemen bagi masyarakat yang terkena Covid-19, termasuk mereka yang menjalani isolasi mandiri, tetapi kesulitan secara ekonomi.

Mulai Senin (5/7/2021), masyarakat dengan kondisi tertentu sudah bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis dari dokter Dinas Kesehatan Jawa Barat melalui telekonsultasi di laman Pikobar atau dengan mengunjungi link https://pikobar.jabarprov.go.id/isoman.

Kebijakan ini pun mendapatkan reaksi positif dari warganet. Meski ada juga yang kontra.

Lantas, apakah kebijakan ini sudah pas dan mengapa baru sekarang dilaksanakan?

Harusnya sejak dulu

Terkait kebijakan realokasi atau pengalihan proyek prioritas ini, pakar kebijakan publik Gabriel Lele menyebutnya sebagai hal yang lumrah dan memang semestinya ditempuh dalam kondisi krisis seperti saat ini.

"Di negara manapun, ketika ada krisis, apalagi pandemi, pemerintah umumnya merealokasi semua proyek pembangunan untuk menangani krisis," kata Gabriel saat dihubungi Senin (5/7/2021).

Hanya saja, ia menyayangkan keputusan ini baru diambil sekarang, ketika kondisi pandemi sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan.

"Jika saja agak lebih awal, mungkin kondisi kita tidak separah sekarang," ujar dia.

Kasus Covid-19 di Indonesia memang sedang melonjak naik.

Angka kasus baru harian yang semula di kisaran 5.000 kasus, kini meningkat 4 kali lipat lebih banyak hingga 27.000 lebih kasus per hari.

Infrastruktur penting, tapi lebih penting nyawa masyarakat...

Dosen manajemen kebijakan publik Fisipol UGM ini menyebut pembangunan infrastruktur memang urgent untuk kemajuan suatu wilayah dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Namun, apalah arti kemajuan dan kesejahteraan itu jika nyawa masyarakat itu justru terancam wabah penyakit.

"Jalan, jembatan, dan fasilitas lain masih bisa dibangun (nanti), tapi nyawa manusia yang meninggal tidak akan bisa hidup lagi," ujar dia.

Oleh karena itu, kepentingan menyangkut keselamatan masyarakat ini memang selayaknya lebih diutamakan.

Dampak realokasi proyek untuk penanganan pandemi

Segala tindakan pasti memilki konsekuensinya, termasuk kebijakan realokasi dana proyek ini.

Dampak ke tenaga kerja

Lele menyebut, setidaknya dalam jangka pendek keputusan menghentikan atau menunda pengerjaan proyek infrastruktur akan berdampak pada kelompok tenaga kerja yang terlibat di sana.

"Tentu ada efek, terutama untuk pekerja yang bakal nganggur. Itu (bisa) diselesaikan dengan jaring pengaman sosial," sebut dia.

Jaring pengaman sosial, misalnya bantuan langsung tunai, subsidi, kebutuhan pokok sehari-hari, dan sebagainya.

Di samping itu, kebijakan ini juga akan membawa pengaruh secara politik.

Pembangunan banyak menjadi agenda pemerintah baik di tataran daerah maupun pusat selama melaksanan masa kepemimpinannya.

Perwujudannya yang dapat disaksikan secara fisik membuat masyarakat dengan mudah menilai apakah ada progres dalam pembangunan infrastruktur selama masa kepemimpinan seorang kepala pemerintahan.

Semua itu tentu akan berpengaruh pada penilaian yang akan diberikan kepada sosok pemimpin yang bersangkutan.

Namun khusus dalam kondisi seperti saat ini, Lele menilai masyarakat akan memahami bahwa pengalihan prioritas dari pembangunan infrastruktur ke penanganan krisis, adalah satu hal yang positif.

"Semua (kebijakan) pasti ada dampak politisnya dan Pemerintah pasti shdah menghitung semuanya.

Jauh lebih kecil dampaknya (konsekwensi negatif) melakukan realokasi untuk penanganan pandemi ketimbang melanjutkan berbagai proyek itu," pungkas dia.