Covid-19, Rasa Takut dan Wajah Asli Demokrasi

ILMU politik jarang sekali mendiskusikan rasa takut masyarakat. Sebab, rasa takut dilihat sebagai emosi narsistik. Ia bertolak belakang dengan semangat warga negara yang dewasa.

Dalam tulisannya In defence of fear, Degermen mengungkapkan hal sebaliknya. Berbeda dengan asumsi umum yang melihat rasa takut sebagai emosi narsistik dari warga negara yang belum dewasa, ia menunjukkan kalau Covid-19 yang menghadirkan rasa takut dalam diri sebagian besar warga negara di dunia, merupakan hal penting untuk direfleksikan.

Covid-19 dan modernitas cair

Adalah Zygmunt Bauman, “nabi” Sosiologi yang mendiskusikan bahwa modernitas terobsesi pada ilmu pengetahuan, rasionalitas, keteraturan, penguasaan terhadap alam, penyakit, dan bencana.

Obsesi tersebut didorong oleh hasrat untuk membuat manusia aman dan nyaman sebagai tuan atas kehidupan.

Negara adalah salah satu wujud dari proyek modernitas. Ia dibuat sedemikian rupa untuk tujuan mengadministrasikan kehidupan bersama agar terwujud keteraturan, keharmonisan dan kenyamanan untuk rakyatnya.

Kenyataannya, modernitas tidak selalu bisa mewujudkan hal tersebut. Pembantaian Nazi terhadap orang Yahudi menunjukkan bahwa modernitas gagal menawarkan kepastian.

Bencana alam, perang, wabah penyakit, krisis ekonomi, menunjukkan kalau hasrat modernitas untuk membuat hidup teratur, tertata, bebas dari resiko adalah ilusi.

Menurut Bauman hidup tidak sepenuhnya bisa dikendalikan manusia. Hidup yang sesungguhnya adalah cair. Hidup itu serba tidak pasti dan tidak stabil. Ia menyebutnya sebagai modernitas cair.

Manusia di bawah modernitas cair adalah manusia yang hidup di bawah ketidapastian yang konstan. Inilah inti dari kritik Bauman terhadap modernitas yang terobsesi pada keteraturan, kepastian, hidup yang bebas risiko.

Pandemi Covid-19 ini menunjukkan betapa kehidupan tidak bisa dikendalikan oleh institusi modern mana pun.

The big other (memakai istilah Zizek yang menunjuk kepada lembaga negara, agama dan moral) atau lembaga-lembaga dasar dalam kehidupan bersama yang berperan besar mengadminstrasi dan mengatur kehidupan bersama, ternyata tidak berdaya menghadapi pandemi Covid-19.

Bukan hanya rencana pembangunan negara terhenti, kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, budaya di seluruh dunia terpaksa berhenti. Pandemi ini membuka selubung modernitas bahwa kehidupan manusia pada dasarnya cair.

Dalam situasi yang cair dan tidak menentu ini, manusia hidup di dalam ketidakpastian dan ketakutan. Apalagi pandemi ini dialami semua: tua-muda, miskin-kaya, beragama-tidak beragama, orang kota-desa.

Karena sudah berlangsung lebih dari satu tahun, manusia belajar menerima hidup dalam ketidakpastian yang konstan di tengah pandemi yang belum jelas akan berakhir kapan.

Covid-19 dan rezim totaliter

Hannah Arendt(2017) menjelaskan bahwa asal mula dari totalitarianisme adalah rasa takut. Ketakutan, demikian menurut Arendt, merusak dan menghancurkan tindakan politik warga negara.

Pemerintah totaliter melihat hal tersebut dan melalui kontrol ketat terhadap warga negara, mereka mengintervensi kehidupan warga negara sehingga tidak ada kebebasan.

Dalam keadaan demikian, ketakutan masyarakat bukan saja membuat mereka kehilangan kebebasan tetapi juga membuat mereka lumpuh dan tidak mampu melakukan tindakan politik.

Grafik pandemi Covid-19 yang naik memaksa pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan untuk aktivitas masyarakat.

Bagi warga negara Eropa yang berpaham liberal, pembatasan tersebut bertentangan dengan liberalisme dan individualisme yang mereka hidupi.

Mereka dipaksa memakai masker, menghindari kerumunan. Tracing kepada individu yang diduga terinfeksi Covid-19 memaksa mereka kehilangan privasi dan kebebasan.

Sebab ke mana mereka, dengan siapa mereka bertemu, apa yang dilakukan, harus diketahui pihak berwenang, sesuatu yang bertolak belakang dengan budaya dan gaya hidup mereka.

Dalam keadaan demikian, wajah pemerintah seperti rezim totalitarian yang mengorbankan demokrasi liberal.

Di Indonesia sendiri, ada kelompok masyarakat yang tidak percaya kebenaran pandemi Covid-19. Ada juga yang karena keyakinan agama, memaksakan diri untuk tetap beribadah berjemaah tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

Tetapi, meski mereka tidak percaya bahaya Covid-19 dan tidak bersedia mengikuti prokotol kesehatan ketika beribadah, mereka wajib mengikuti aturan PSBB atau pembatsan sosial berskala besar yang ditetapkan pemerintah.

Seluruh umat beragama di Indonesia bahkan sempat diwajibkan untuk beribadah di rumah, mengabaikan perlunya ritual keagamaan dilakukan secara berjemaah.

Dan sebagian besar masyarakat mengikutinya. Mereka wajib mematuhi peraturan pemerintah, entah suka atau tidak suka.

Apakah pandemi ini -mengikuti analisa Arendt- akan membuka peluang hadirnya politik totalitarianis yang memanfaatkan ketakutan masyarakat?

Apakah pandemi ini akan membuat kehidupan demokrasi menjadi mundur karena rezim yang berkuasa memakai politik ketakutan untuk merampas hak konstitusional rakyat untuk berserikat, beribadah, berpendapat?

Wajah asli demokrasi

Pandemi Covid-19 ini memperlihatkan kalau pemerintah di satu sisi tidak berdaya memimpin rakyat mengatasi pandemi Covid-19.

Tapi di sisi lain, pemerintah mempunyai kesempatan untuk menunjukkan wajah totaliternya. Apalagi umum diketahui, rezim otokrasi yang tidak demokratis seperti Cina dan Vietnam, mampu menangani pandemi Covid-19 lebih efektif dibandingkan negara-negara demokratis.

Ketika Cina melakukan lock down terhadap 50 juta orang di Provinsi Wuhan, penularan Covid-19 berkurang. Pandemi bisa terkendali dan teratasi.

Kisah sukses Vietnam dalam menghadapi pandemi covid juga disebabkan penanganan yang terpusat melalui mata-mata militer yang langsung mengawasi pemukiman penduduk.

Ini berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika. Di negara demokrasi liberal tersebut, penghargaan terhadap pendapat tiap individu membuat pemerintah sulit menerapkan kebijakan yang wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat.

Jadi, sekali lagi, benarkah apa yang dikatakan Arendt bahwa karena ketakutan, demokrasi akan mundur?

Sebagian besar rakyat memang takut karena pandemi Covid-19 ini. Tetapi berbeda dengan apa yang Arendt katakan, alih-alih lumpuh karena ketakutan dan tidak melakukan tindakan politik apa-apa, rakyat di banyak negara melakukan aksi solidaritas yang kreatif dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Di Inggris misalnya. Ketika pemerintah meminta rakyat menjadi sukarelawan untuk National Health Service (NHS) yang kekurangan tenaga untuk membantu pasien Covid-19, 750.000 orang mendaftarkan diri untuk menjadi pasukan sukarelawan.

Jika mendefinisikan politik sebagai upaya bersama menghadirkan kebaikan untuk rakyat, maka ketakutan karena covid -19 yang dirasakan rakyat Inggris mendorong mereka melakukan tindakan politik secara berani. Mereka keluar dari ketakutan dan berjuang membantu NHS.

Di Indonesia hal yang serupa terjadi. Di banyak tempat, masyarakat menunjukkan solidaritas secara kreatif untuk membantu sesamanya yang terpapar Covid-19.

Di beberapa perumahan, baik di desa atau kota, penghuninya bahu membahu membantu tetangga yang terinfeksi Covid-19.

Mereka rutin dan bergantian mengirimkan makanan, vitamin, obat-obatan, agar tetangganya yang sakit bisa menjalani isolasi mandiri secara baik.

Gerakan solidaritas membantu tenaga kesehatan juga terjadi di berbagai daerah. Masyarakat Indonesia bahu membahu mengumpulkan dana untuk memberikan vitamin dan APD kepada tenaga kesehatan.

Melihat fenomena di atas, tesis Arendt rasanya tidak terjadi dalam konteks pandemi Covid-19 ini.

Memang rasa takut karena pandemi ini terkesan mengorbankan demokrasi dan kebebasan manusia. Tetapi kesan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Ketakutan yang disebabkan karena pandemi ini justru memunculkan wajah demokrasi yang sesungguhnya; kekuatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Rakyat bahu membahu mengatasi pandemi Covid -19. Rakyat di banyak negara rela mengorbankan hak berserikat, beragama secara kolektif karena takut akan bahaya Covid-19.

Tetapi rakyat mampu mengatasi ketakutan ketika terpanggil untuk membantu sesamanya yang membutuhkan. Mereka mewujudkan praksis solidaritas untuk sesama, dalam rangka mengatasi pandemi ini.

Rasanya, inilah wajah sesungguhnya dari demokrasi. Semoga, virtue demokrasi seperti ini bisa terus dihidupi.