UU Cipta Kerja sudah ada lebih dahulu sebelum DPR dan pemerintah mengatur ketentuan soal metode omnibus law jika merevisi UU PPP.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, penyelesaian kasus dugaan suap di MK tidak bisa hanya terfokus kepada Ketua MK non-aktif Akil Mochtar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, sosok Bunda Putri yang disebut-sebut oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq di sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus segera ditelusuri.

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendara berpendapat, sengketa pilkada sebaiknya diselesaikan di daerah, tidak usah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan Yusril saat menjadi juru kampanye calon Bupati dan Wakil Bu

Yusril mengatakan, pemeriksaan perkara pilkada sedianya dikembalikan lagi ke Pengadilan Tinggi (PT), namun tetap dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)