Pengadilan memberikan delapan hari bagi Yayasan Supersemar untuk membayar kepada negara sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA), yakni sebesar Rp 4,4 triliun.

Kejaksaan Agung hingga saat ini masih berupaya membantu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menelusuri aset milik Yayasan Supersemar.

Prasetyo menegaskan, surat kuasa dari Jokowi merupakan dasar untuk kejaksaan mengeksekusi aset Yayasan Supersemar

"Kita kan JPN (Jaksa Pengacara Negara). Untuk bisa melangkah butuh legal standing. Kalau sudah jelas, baru kita melangkah ke pengadilan," ujar Prasetyo.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyurati Kejaksaan Agung pada pekan lalu. PN Jaksel memberitahu kejaksaan bahwa salinan putusan Mahkamah Agung (MA) atas sanksi bagi Yayasan Supersemar telah diterima.