Yasonna H Laoly menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan terhadap Surat Keputusan terkait pembebasan bersyarat Pollycarpus.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengaku tidak akan mengampuni tindakan sipir di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang tersangkut bisnis narkotika. Sebab, sesuai arahan Presiden, Indonesia sudah darurat narkoba.
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengharapkan islah antara kubu PPP versi Djan Faridz dengan Kementerian Hukum dan HAM Yasonna Laoly terwujud.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam laporannya, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian kepada Kemenkumham.
Menurut Fadli Zon, dalam rapat konsultasi DPR dan Presiden Senin (18/5/2015) lalu, Presiden sudah mengatakan, pemerintah tidak akan mengajukan banding.