Dalam prosesnya, BPK mengerahkan 300 akuntan untuk mengaudit kementerian/lembaga atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) pada tahun anggaran 2015.
"Memang seharusnya DKI dari dulu enggak wajar, kalau (pemeriksaannya) mau lebih ketat, karena asetnya enggak tercatat benar, piutangnya enggak jelas, aturannya enggak jelas," kata Ahok.