Sebab, menurut Apung Widadi, status WTP memang tidak menjamin pemerintahan bersih dalam tata kelola anggaran.

Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihaknya, tercatat bahwa di Indonesia, masih terdapat dua provinsi yang belum mencapai predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Badrodin mengatakan, capaian WTP ketiga kalinya ini merupakan perjuangan dan kerja sama semua satuan kerja di institusi Polri, mulai dari jajaran Mabes Polri, Kepolisian Daerah hingga Kepolisian Resor dan Sektor.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) kembali meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, tugas berat baginya untuk mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI.