Gubernur Sulawesi Utara optimis bahwa seluruh kabupaten dan kota di provinsi yang ia pimpin akan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian tahun ini.

Dalam prosesnya, BPK mengerahkan 300 akuntan untuk mengaudit kementerian/lembaga atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) pada tahun anggaran 2015.

Auditorat Keuangan Negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merampungkan pemeriksaan keuangan 19 kementerian/lembaga.

"Memang seharusnya DKI dari dulu enggak wajar, kalau (pemeriksaannya) mau lebih ketat, karena asetnya enggak tercatat benar, piutangnya enggak jelas, aturannya enggak jelas," kata Ahok.

Opini WTP yang diraih pada 2015 ini merupakan yang ke-7 kali setelah sebelumnya secara berturut, yakni pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 dan 2014, Kabupaten Aceh Tengah menerima penghargaan yang sama.